KPK Periksa Petinggi Hutama Karya Terkait Korupsi DJKA Kemenhub
📅 Selasa, 02 Des 2025, 18:10 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Chairul Umam
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Project Manager PT Hutama Karya, Ir. Mikael Turnip. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengaturan proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatra Utara.
Proyek tersebut dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Medan. Selain itu, penyidik juga memeriksa Direktur PT Anta Raksa, David Oloan Sitanggang.
Demikian disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (2/12).
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Medan," ujar dia.
KPK telah menahan dua orang tersangka terkait kasus korupsi tersebut. Hal itu dilakukan setelah proses penyidikan menemukan kecukupan alat bukti, khususnya terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek tersebut.
Sebaiknya Anda baca juga:
Kedua tersangka tersebut adalah wiraswastawan Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC). Yang disebut belakangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada 2021 sampai Mei 2024.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
"KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama sejak 1 Desember 2025," ujar dia.
MHC bersama sejumlah stafnya diduga melakukan pengaturan dalam pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan Tahap II. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dan asistensi di beberapa lokasi, termasuk sebuah hotel di Bandung pada 2021.
Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya aliran dana kepada para tersangka. Perusahaan yang dikendalikan Dion Renato Sugiarto (DRS) mencatat pengeluaran untuk pihak eksternal.
Di antaranya Rp1,1 miliar untuk MHC yang diberikan pada 2022–2023 melalui transfer dan tunai. Kemudian sebanyak Rp11,23 miliar untuk EKW yang ditransfer pada September–Oktober 2022 ke rekening yang ditentukan.
Asep mengatakan fee tersebut diberikan agar rekanan dapat memenangkan tender proyek. Ini karena EKW dianggap memiliki pengaruh dalam proses lelang dan pengawasan kontrak pekerjaan. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!