Otorita Akan Gunakan Mangrove sebagai Stuktur Alami dari Abrasi
📅 Senin, 03 Agu 2026, 03:27 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan mangrove dapat menjadi pelindung alami kawasan pesisir sehingga mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagai proteksi terhadap abrasi.
Selama ini upaya membangun ketahanan pesisir umumnya mengandalkan struktur fisik atau bangunan sipil. Padahal, fungsi tersebut juga dapat dilakukan melalui struktur alami atau biologis berupa hutan mangrove.
“Kalau kita ingin membangun ketahanan pesisir, biasanya kita cenderung menggunakan struktur fisik atau civil works. Padahal, hal tersebut bisa dilakukan dengan struktur alami atau biologis, yaitu dengan mangrove,” kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam sambutan pada Media Gathering Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (1/8).
Ia mengatakan mangrove efektif melindungi kawasan pesisir dari abrasi yang menyebabkan berkurangnya daratan. “Menurut saya, mangrove sangat efektif dalam melindungi pesisir dari abrasi. Jika pantai tidak dilindungi, ia akan terus terkikis oleh abrasi. Keberadaan mangrove ini mengurangi kebutuhan akan pembangunan fisik sebagai proteksi pesisir,” ujarnya.
Selain melindungi kawasan pesisir, Basuki mengatakan mangrove juga dapat membantu meredam gelombang tsunami. Ia menambahkan, berdasarkan berbagai informasi dan publikasi, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang lebih besar dibandingkan pohon-pohon darat.
“Mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi kita di negara kepulauan ini,” katanya.
Basuki menyampaikan Otorita IKN mendukung pelaksanaan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang diawali di kawasan IKN. Menurut dia, program tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui pelibatan petani lokal sebagai penyedia bibit mangrove.
Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan program rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan dengan dukungan pendanaan Bank Dunia sejak 2024.
Program tersebut dilaksanakan di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Utara, melalui rehabilitasi mangrove, penguatan tata kelola, serta pelibatan masyarakat pesisir. Ant/S-2
Like, Share, Comment:
Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia
24 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!