Jakarta Gaspol Siapkan Standar Keamanan Kebakaran Baterai Kendaraan Listrik

JAKARTA - Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran baterai kendaraan listrik kembali dipertegas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui forum Sarasehan Pemangku Kepentingan Keselamatan Kebakaran Baterai Kendaraan Listrik Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12). Acara ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai bentuk komitmen memperkuat pengamanan teknologi energi rendah emisi di ibu kota.

Wagub Rano menegaskan bahwa Jakarta tengah berada pada fase penting menuju penggunaan energi bersih. Ia menyebut regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 telah menjadi dorongan besar untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kedua aturan ini mendorong kota-kota besar seperti Jakarta untuk menyesuaikan sistem layanan publik agar mampu mengadopsi teknologi baru secara aman dan efektif.

"Jakarta sebagai kota global tentu berada dalam arus perubahan yang sama. Kita mendorong penggunaan energi rendah emisi dan memastikan layanan publik mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Namun, setiap percepatan teknologi juga menghadirkan risiko baru yang harus kita pahami dan kelola bersama," ujarnya.

Menurut Wagub Rano, penggunaan kendaraan listrik serta sistem penyimpanan energi seperti UPS membawa tantangan keselamatan yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menjelaskan bahwa baterai lithium-ion memiliki karakteristik panas ekstrem dan penyebaran api yang cepat sehingga memerlukan prosedur penanganan berbeda dari kebakaran konvensional. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kapasitas teknis para petugas pemadam hingga penyesuaian standar keselamatan di ruang publik.

"Kami menyoroti masih adanya perbaikan standar keselamatan, seperti tata cara pemadaman kendaraan listrik, pengaturan area parkir dan lokasi charging station, serta desain ruang pengisian daya yang aman. Meskipun Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah membentuk sejumlah komite teknis, penguatan regulasi tetap diperlukan," jelasnya.

Ia menilai forum sarasehan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif dan menyusun arah kebijakan keselamatan kebakaran baterai yang lebih komprehensif. Diskusi lintas lembaga tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan Dinas Gulkarmat sebagai garda terdepan dalam penanganan insiden yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi untuk memastikan setiap langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Wagub Rano turut mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang tengah menyusun Garis Pedoman ASEAN bersama Malaysia dan Singapura. Ia menilai inisiatif tersebut akan menjadi tonggak penting harmonisasi standar keselamatan kendaraan listrik di kawasan regional dan membantu Indonesia menyelaraskan praktik keamanan dengan negara tetangga. Upaya itu sekaligus membuka peluang peningkatan kapasitas teknis bagi para pemangku kepentingan di dalam negeri.

"Pedoman ini berpotensi menjadi benchmark kawasan dan mempercepat penyelarasan standar keselamatan. Oleh karenanya, pertukaran keilmuan lintas negara dan riset teknis dalam negeri harus berjalan beriringan. Inovasi teknologi harus selalu diimbangi pemahaman risiko yang komprehensif," pungkasnya.