Yogyakarta Pacu Transformasi Digital, SPBE Jadi Fokus Penguatan

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penguatan Keamanan Informasi melalui Manajemen Risiko dan Audit SPBE Menuju Pemerintah Digital yang Efektif” oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta pada Kamis (27/11).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono, menegaskan bahwa SPBE merupakan amanat penting bagi pemerintah modern yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik.

Ia menyampaikan bahwa Pemkot Yogyakarta telah menerapkan kebijakan SPBE sejak terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2015, yang kini disesuaikan melalui penyusunan arsitektur SPBE mengacu pada Masterplan SPBE tahun 2023.

“Visinya jelas, yakni terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang handal, mendukung layanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju Yogyakarta Smart City,” ujarnya.

Yunianto turut mengapresiasi capaian Indeks SPBE Kota Yogyakarta yang mencapai 3,41 pada 2023 dan meningkat menjadi 3,50 pada 2024. “Harapannya, tahun 2025 bisa lebih baik lagi. Ini menjadi bukti bahwa implementasi SPBE berjalan sesuai arah pembangunan kota,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko di tengah meningkatnya digitalisasi layanan publik. Ancaman terhadap kerahasiaan informasi, integritas data, dan keberlangsungan sistem perlu diidentifikasi serta dikendalikan secara tepat. “FGD ini menjadi ruang kolaborasi agar SPBE semakin matang dan Pemkot siap menuju Pemerintah Digital 2026,” jelasnya.

Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Diskominfosan Kota Yogyakarta, Joko Marwiyanto, mengingatkan bahwa transformasi digital bagi pemerintah daerah bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Ia menekankan bahwa SPBE menuntut tata kelola yang kuat, tidak hanya pengembangan aplikasi.

“SPBE tidak hanya bicara aplikasi. Ada hal yang lebih krusial yaitu tata kelola dan manajemen, karena dari situ kita menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan sistem,” jelasnya.

Inspektur Kota Yogyakarta, Fitri Paulina Andriani, yang menjadi salah satu narasumber FGD, menyoroti kaitan erat antara SPBE dan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari delapan area perubahan reformasi birokrasi. Transformasi digital, menurutnya, menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“SPBE ini berkembang sesuai tuntutan zaman. Tugas kita adalah mengawal agar SPBE benar-benar mempermudah, bukan menyulitkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Fitri.

Ia menjelaskan bahwa nilai Indeks SPBE Kota Yogyakarta yang mencapai 3,5 pada 2024 masih menyisakan beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Temuan tersebut mencakup perencanaan strategis SPBE, penetapan manajemen, pelaksanaan audit TIK—termasuk audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan—serta manajemen risiko, manajemen data, kompetensi SDM, dan manajemen perubahan.

“Ini menjadi PR kita bersama. Kominfo memfasilitasi, tetapi pengampu aplikasi adalah perangkat daerah masing-masing. Sama-sama harus memahami risiko, mengelola, dan memastikan keberlangsungan aplikasinya,” terang Fitri.