Wamendagri Soroti Masalah Pendidikan dan Layanan Dasar di Perbatasan Kalbar, Janji Intervensi Cepat

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya perhatian serius terhadap masalah sosial di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat. Ia menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.

Wiyagus menyatakan bahwa persoalan ini menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk mencari solusi yang tepat. Ia menekankan bahwa Kemendagri akan mengoordinasikan langkah-langkah intervensi agar kebijakan pusat dan daerah selaras dalam menyelesaikan persoalan di perbatasan.

"Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah," ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Perbatasan Negara di Kalbar, di Kantor Bupati Sambas, Kalbar, Rabu (26/11/2025).

Wiyagus menekankan bahwa Kemendagri terus menjalankan perannya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Ia membuka ruang diskusi bagi kepala daerah agar dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi bersama.

"Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Kemendagri memiliki beberapa komponen yang siap mendampingi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah.

"Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah," tuturnya.

Rakor Pengawasan Daerah Perbatasan di Kalbar ini dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Bupati Sambas Satono, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas.

Wiyagus menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat di perbatasan meningkat. Ia berharap langkah-langkah cepat ini bisa mengurangi kesenjangan dan mendorong kualitas hidup warga perbatasan lebih baik.