Pemkab Gowa Masih Berjuang Keras Melawan Stunting

GOWA – Upaya menurunkan kekerdilan atau stunting masih menjadi pekerjaan beratPemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan memperkuat kolaborasi lintas sektoral untuk melanjutkan upaya serius menurunkan stunting sehingga pada masa mendatang sumber daya manusia (SDM) di daerah setempat berkualitas. Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin di Gowa, Kamis, mengatakan selama tiga tahun terakhir angka prevalensi stunting di daerah itu mengalami penurunan cukup signifikan. Pada 2022 angka stunting 33 persen, turun pada 2023 menjadi 21,1 persen, dan pada 2024 menjadi 17 persen.

Pemkab Gowa, ujarnya, berkomitmen serius dalam menurunkan angka stunting dengan menjadikan sebagai agenda strategis karena hasilnya berdampak langsung terhadap kualitas SDM pada masa mendatang. Ia menjelaskan persoalan stunting bukan hanya menyangkut pertumbuhan fisik anak, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas mereka pada di masa mendatang.

Oleh karena itu, kata Darmawangsyah Muin yang juga Ketua Tim Percepatan Penururan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa tersebut, seluruh langkah percepatan penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. "TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran," katanya.

Dia mengatakan penurunan stunting di wilayah itu berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan serta penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang mengantarkan Gowa menerima Dana Insentif Fiskal 2025.

Ke depan, kata dia, penguatan kolaboratif akan dilakukan melalui intervensi lintas sektor, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI-Polri, dunia usaha, dan berbagai donatur lainnya. Ia mengatakan program tersebut membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Pemkab Gowa juga memperkuat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif. "Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran," katanya. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial, dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting.