Trump Cabut Status Perlindungan, Ribuan Warga Myanmar Terancam Dideportasi

WASHINGTON - Pemerintahan Trump pada Senin (24/11) mengumumkan mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran dari Myanmar dari deportasi Amerika Serikat.

Langkah ini berdampak pada sekitar 4.000 orang dari negara Asia Tenggara tersebut yang telah tinggal di Amerika Serikat di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS).

TPS melindungi warga Myanmar yang mendapat perlindungan dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

Presiden Donald Trump, sebagai bagian dari tindakan keras imigrasinya yang menyeluruh, telah menghapus TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

Pada Jumat, Trump juga akan menarik TPS dari warga Somalia.

TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan keputusan untuk mencabut TPS diambil setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

Myanmar terus menghadapi "tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata," kata Noem.

Namun, ia menambahkan, telah terjadi perbaikan dalam "tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal."

Noem mencatat pencabutan status darurat pada bulan Juli dan pengumuman bahwa "pemilu yang bebas dan adil" akan berlangsung mulai bulan Desember.

Langkah ini menuai kritik keras dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW).

"Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat mengerikan sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya," ujar John Sifton, direktur advokasi HRW Asia, dalam sebuah pernyataan.

Kelompok tersebut mencatat bahwa "status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli segera digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah."

Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan "tidak masuk akal" bagi Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.