Sekolah Rakyat dan Jalan Memutus Rantai Kemiskinan Ekstrem, Mampukah Terwujud?

Model ini memberi ruang bagi anak miskin untuk tumbuh, tanpa beban biaya, tanpa kekhawatiran perangkat sekolah, dan tanpa tekanan ekonomi yang sering membuat anak drop out.

Namun kebermanfaatan itu tidak datang tanpa tantangan. Banyak daerah menghadapi kendala lahan. Kota Mataram, misalnya, tidak memiliki kawasan seluas 6 hingga 10 hektare sebagai prasyarat pembangunan sekolah baru.

Opsi menggabungkan sekolah eksisting ataupun memisahkan asrama dan ruang belajar juga tidak dapat diterima karena konsep Sekolah Rakyat menuntut tempat terpadu dalam satu kawasan. Ini menggambarkan tantangan perencanaan urban di wilayah yang padat dan terfragmentasi.

Beberapa kabupaten berada di jalur yang lebih siap. Lombok Barat mampu mengoperasikan Sekolah Rakyat rintisan, sambil menunggu fasilitas permanen di Kuripan.

Lombok Timur mengusulkan 152 calon siswa, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah diverifikasi. Sementara Kabupaten Bima tidak hanya menyiapkan lahan 7,2 hektare, tetapi juga membentuk pokja dan tim teknis agar semua persyaratan terpenuhi secara cepat.

Di sisi lain, pembangunan fasilitas permanen di Gumantar, Lombok Utara, memberi tanda bahwa kebijakan ini memasuki tahap lebih mapan. Anggaran Rp250 miliar dialokasikan untuk membangun kawasan pendidikan terpadu dari SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, lapangan olahraga, laboratorium, dan fasilitas umum lainnya.

Proyek multiyears ini menjadi pondasi kebijakan jangka panjang, sekaligus simbol keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan inklusif.

Kendala berikutnya adalah ketersediaan tenaga pendidik. Beberapa daerah masih menunggu pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendamping. Ini penting karena Sekolah Rakyat menuntut kombinasi kurikulum reguler, pembinaan karakter, dan vokasi, terutama pada jenjang SMA. Tanpa pengajar berkualitas, konsep pendidikan berasrama tidak akan optimal.

Sementara itu, kesiapan data siswa menjadi aspek yang tidak kalah penting. Data terpadu yang digunakan oleh kabupaten, termasuk pendataan berdasarkan nama dan alamat, memberikan kepastian bahwa program tepat sasaran.

Penyaringan ini menjadi penting karena minat masyarakat sangat tinggi dan risiko salah sasaran bisa mencoreng tujuan besar program pengentasan kemiskinan.

Di luar kendala administratif, keberadaan Sekolah Rakyat memberi dampak sosial yang mulai terasa. Di daerah yang telah beroperasi, banyak siswa hadir dengan semangat baru karena merasa mendapatkan kesempatan, yang sebelumnya hanya milik kelompok yang lebih mampu.

Mereka merasakan ruang aman untuk belajar, hidup tertib di asrama, mendapat fasilitas memadai, dan berada dalam lingkungan positif yang menumbuhkan harapan.

Pengalaman NTB menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat menjadi wadah mobilitas sosial baru. Anak-anak miskin dapat belajar tanpa biaya, disiapkan dengan keterampilan hidup, dan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja secara lebih layak.