Agar Terhindar dari Ancaman Krisis, RI Harus Jaga Keberlanjutan Lahan Pertanian

Keputusan menghentikan alih fungsi lahan yang menekan ruang produksi pertanian menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius merespon ancaman krisis pangan. Ia menekankan bahwa lahan pertanian produktif harus dipertahankan sebagai benteng utama ketahanan dalam negeri.

“Keterlibatan organisasi pemuda tani dan petani lokal sangat penting agar kebijakan di tingkat nasional dapat diterjemahkan ke komunitas akar rumput,” kata Pranasik.

Dengan implementasi yang konsisten di semua wilayah, Pranasik optimis Indonesia mampu menjaga stabilitas produksi pangan dan memperkuat fondasi keamanan pangan nasional di masa mendatang.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhisthira sepakat bahwa tanpa lahan pertanian yang cukup, swasembada pangan sulit tercapai.

Masalah alih fungsi lahan papar Bhima telah berlangsung lama, namun tidak kunjung teratasi dan bahkan terus bertambah dan mengancam produksi beras serta komoditas lainnya.

“Alih fungsi lahan pertanian saat ini hadapi dua ancaman nyata. Ekspansi perumahan, infrastruktur dan pertambangan,”jelas Bhima.

Dia pun meminta menteri teknis di sektor agraria perlu berkoordinasi dengan menteri perumahan rakyat dan bank tanah memastikan lahan produktif tidak bergeser jadi proyek infrastruktur.

Di sektor pertambangan juga perlu ada pengawasan terhadap tambang ilegal yang memakan lahan pertanian. Bisnis ekstratif ilegal semakin meluas dan mengancam ruang hidup masyarakat. “Jadi kuncinya ada pada sikap yang tegas menyelesaikan tumpang tindih lahan di level daerah,” tutup Bhima.