BGN Batasi Satu Yayasan MBG Kelola Maksimal 10 Dapur dalam Satu Provinsi

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut satu yayasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal mengelola 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama.

Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons beberapa laporan yang menyebutkan oknum yayasan memiliki puluhan SPPG dalam satu wilayah.

"BGN telah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 dapur untuk provinsi yang sama. Jadi, kalau dia pindah provinsi hanya lima, itu sudah pasti, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi, itu kita sudah batasi," katanya di Jakarta, Senin (17/11) malam.

Dadan menegaskan, pendaftaran menjadi mitra BGN hanya dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id, dan BGN secara profesional menyeleksi mitra-mitra yang telah mendaftar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

"BGN tidak pernah tahu siapa yang mendaftar karena kita dasarnya adalah profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Kemudian, yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SPPG, siapapun itu, itu adalah pahlawan merah putih kita," ujar dia.

Menurutnya, setiap warga yang membangun SPPG dan menjaga kualitasnya untuk menyukseskan Program MBG adalah pejuang merah putih yang mempercepat penyediaan sarana dan prasarana MBG untuk memenuhi hak anak-anak Indonesia.

"Karena kalau dengan uang pemerintah saja, pembangunan berjalan lambat. Saat ini sudah ada 15.267 SPPG, 100 persen itu dibangun dengan kemitraan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak," ujarnya.

BGN kini juga telah meluncurkan kanal Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 untuk melayani aduan tentang Program MBG yang beroperasi selama 24 jam.

Salah satu aduan yang dapat dilaporkan, kata Dadan, yakni terkait penyalahgunaan SPPG oleh oknum-oknum tertentu di berbagai wilayah.

Operator Sahabat SAGI 127 seluruhnya merupakan pegawai BGN yang telah dididik untuk memahami konsep tentang makan bergizi, sehingga isu apapun yang ditanyakan oleh masyarakat dapat segera tertangani dan akan diteruskan laporannya dengan baik.

"Mereka harus terhubung dengan isu-isu terkini. Salah satu pendidikannya adalah mempelajari semua wawancara yang sudah saya berikan karena itu adalah garis besar apa yang harus disampaikan, termasuk seluruh petunjuk teknisnya harus dikuasai, termasuk mereka juga nanti harus memahami seluruh nomor telepon kepala SPPG di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada aduan-aduan di daerah langsung terhubung ke Kepala SPPG," tuturnya.