Demonstrasi Besar di Manila, Militer Filipina Pastikan Stabilitas dan Kepatuhan Hukum

ANKARA - Angkatan Darat dan Laut Filipina menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada konstitusi dan kepemimpinan sipil di tengah beredarnya rumor destabilisasi terkait dua demonstrasi besar di Metro Manila.

Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Antonio Nafarrete, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa militer sepenuhnya mendukung persatuan dan penghormatan terhadap kepemimpinan sipil, menurut media lokal ABS-CBN.

“Seiring beredarnya spekulasi yang tidak berdasar, kami sepenuhnya mendukung dan menaati komitmen Angkatan Bersenjata Filipina terhadap integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap otoritas sipil,” kata Nafarrete.

Ia mengatakan bahwa Angkatan Darat siap membantu polisi dalam menjaga ketertiban umum tetapi tetap “berfokus teguh” pada tugas-tugas pertahanan eksternal.

“Kami dengan tegas menolak tindakan yang melanggar hukum dan inkonstitusional yang akan merusak keamanan dan stabilitas nasional kami,” ujarnya.

Pernyataannya ini muncul menjelang dua demonstrasi besar di Manila dan Kota Quezon, yang akan berlangsung dari Minggu hingga Selasa.

Aksi unjuk rasa di Kota Quezon, yang diselenggarakan oleh United People’s Initiative—sebuah kelompok yang dipimpin oleh pensiunan perwira militer—bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dengan menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan.

Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Laksamana Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta, juga mendesak penyelenggara aksi unjuk rasa untuk memastikan keselamatan para peserta dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap disinformasi yang berbahaya.

Bulan lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., mengatakan bahwa ia telah menolak seruan untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. selama protes bulan September yang menentang dugaan korupsi.

Brawner mengatakan beberapa pensiunan perwira militer telah mendekatinya untuk menyingkirkan Marcos, tetapi ia akhirnya menolak tawaran mereka.

Pada bulan September, ribuan orang menggelar protes di berbagai wilayah Filipina, termasuk ibu kota Manila, menentang dugaan korupsi.

Aksi unjuk rasa meletus setelah terdeteksi penipuan massal dalam sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir yang bernilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp158,8 triliun).

Para pengunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban dari politisi yang korup, penerbitan pernyataan yang merinci aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, serta penandatanganan pengabaian kerahasiaan bank oleh semua pejabat pemerintah.

Sumber: Anadolu