APBD DKI Jakarta 2026 Disahkan: Ricuh, Sejumlah Fraksi Walk Out Tolak Penghapusan Subsidi Pangan

JAKARTA - Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 berlangsung panas. Sejumlah fraksi memilih walk out usai menolak penghapusan subsidi pangan murah senilai Rp300 miliar yang dianggap merugikan masyarakat kecil.

Kericuhan pecah saat Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin sidang penetapan Rancangan APBD menjadi Peraturan Daerah. Ia menanyakan persetujuan forum untuk mengesahkan RAPBD 2026 tanpa memberikan kesempatan interupsi dari anggota dewan lain.

"Kami ingin menanyakan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui?" ujar Khoirudin dalam sidang di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/11/2025).

Beberapa anggota DPRD langsung memprotes karena merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. “Pimpinan interupsi dong, kalau ada voting lah kita, jangan langsung asal ketok palu,” seru salah satu anggota dewan yang keberatan.

"Harusnya diabsen dulu pimpinan, per fraksi setuju atau enggak," tambah anggota lainnya dengan nada tinggi. Situasi pun memanas, hingga sejumlah anggota memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan.

Fraksi yang melakukan walk out antara lain Fraksi PSI melalui Josephine Simanjuntak, Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana. Dari Fraksi PAN, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay turut keluar dari ruang sidang. Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP juga ikut meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes.

Aksi walk out dilakukan karena keberatan atas penghapusan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar yang sebelumnya menjadi bagian dari program pengendalian inflasi dan bantuan untuk warga miskin Jakarta. Mereka menilai kebijakan itu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang telah dibahas di tingkat komisi.

Meski diwarnai penolakan, Ketua DPRD DKI tetap mengetuk palu tanda pengesahan RAPBD 2026 menjadi Peraturan Daerah. Total nilai APBD DKI Jakarta Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp81,3 triliun.

Menanggapi polemik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak melakukan pemotongan dana subsidi pangan. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program pangan murah tetap dipertahankan sesuai hasil pembahasan bersama dewan.

"Yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota dewan yang terhormat. Saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono usai rapat paripurna.

Pengesahan APBD 2026 ini menandai akhir dari rangkaian pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif. Namun, dinamika panas yang terjadi menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan terkait alokasi anggaran sosial bagi warga Jakarta.

Dengan diketuknya palu, Pemprov DKI Jakarta segera menyiapkan pelaksanaan program prioritas 2026. Kendati demikian, perdebatan soal subsidi pangan murah diprediksi masih akan menjadi isu politik yang hangat di ibu kota dalam waktu dekat.