PT Position Diduga Tetap Lakukan Aktivitas Illegal Mining, Gelombang Protes Tertuju ke APH

“Kalau pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan praktik impunitas korporasi. Lingkungan bukan barang dagangan, dan masyarakat adat bukan penghalang pembangunan,” ujarnya.

Dugaan Pencemaran 

Desakan serupa disampaikan oleh Koalisi Keadilan, yang menilai tindakan PT Position telah melanggar UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara karena masuk tanpa izin dan membuka lahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) milik PT Wana Kencana Mineral (WKM).

Aktivis Koalisi Keadilan, Syarif Hidayatulloh, mengatakan dugaan pelanggaran pidana ini semestinya bisa segera ditindak oleh Polri dan Kejaksaan Agung. 

“Tidak boleh ditunda-tunda atau diabaikan,” tegasnya di Jakarta, Minggu (3/8).

Ia juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas tambang PT Position yang disinyalir mencemari Sungai Sangaji di Desa Maba Sangaji, Halmahera Timur.

“Pencemaran itu merusak lahan perkebunan dan membuat warga tak bisa lagi menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Syarif.

Menurutnya, hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga korporasi harus ditindak tegas. “Kita harus melawan, karena ini bukan hanya soal tambang, tapi soal keadilan lingkungan dan kemanusiaan,” tegasnya.

Koalisi Keadilan juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak main-main menangani kasus ini, mengingat perhatian publik dan sorotan nasional yang terus meningkat.

“Jangan main-main dengan kasus ini. Mayoritas orang sudah tahu, dan Presiden Prabowo memberi atensi besar terhadap persoalan tambang. Hati-hati, ini ujian moral dan keberpihakan pemerintah,” tutup Syarif.