Tiongkok Ngebet Amankan Pasokan Sawit Indonesia demi Ketahanan Energi dan Pangan

JAKARTA – Tiongkok dilaporkan tengah berupaya mengamankan pasokan minyak sawit mentah dari Indonesia demi menjaga ketahanan energi dan pangan nasional. Langkah ini menjadi strategi besar Beijing untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dan biofuel tetap terpenuhi di tengah ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga global.

Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Maierdan Mugaiti, dikabarkan baru-baru ini berkunjung ke Jakarta untuk meminta jaminan pasokan jangka panjang minyak sawit mentah. Kunjungan ini menandai upaya serius Tiongkok mempererat kerja sama perdagangan pertanian dengan Indonesia, produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.

Sebagai importir terbesar kedua di dunia dan konsumen minyak sawit terbesar ketiga, Tiongkok sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati domestik. Minyak kedelai memang masih dominan, namun permintaan terhadap minyak sawit terus meningkat karena harganya lebih murah, tahan lama, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri.

Indonesia sendiri menyumbang sekitar 60 persen dari total produksi minyak sawit global. Pada 2024, Tiongkok menjadi pembeli terbesar kedua setelah India, dengan porsi hampir 15 persen dari total ekspor minyak sawit Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan minyak nabati bagi Tiongkok.

Data menunjukkan bahwa pada tahun lalu Tiongkok mengimpor sekitar 4,36 juta ton minyak sawit dan produk turunannya, sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar impor itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan, sementara sisanya dimanfaatkan sebagai bahan baku oleokimia dan biofuel.

“Kesepakatan pasokan sawit dengan Indonesia akan membantu kami menstabilkan rantai pasokan energi dan pangan nasional,” ujar salah satu pejabat Kementerian Pertanian Tiongkok dalam laporan media setempat.

Bagi Beijing, minyak sawit dari Indonesia menjadi alternatif strategis di tengah berkurangnya impor kedelai dari Amerika Serikat akibat ketegangan dagang yang terus meningkat. Kebijakan penghentian sementara pembelian kedelai AS untuk periode 2025–2026 menunjukkan betapa seriusnya Tiongkok mencari sumber minyak nabati baru yang lebih aman secara politik dan ekonomis.

Langkah ini juga bertepatan dengan momen penting hubungan bilateral kedua negara yang kini memasuki 75 tahun. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 12 tahun berturut-turut dengan total nilai perdagangan mencapai 147,8 miliar dolar AS pada 2024, naik lebih dari 6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bagi Indonesia, meningkatnya permintaan sawit dari Tiongkok berarti peluang ekspor yang stabil dan pendapatan besar bagi negara. Sektor sawit saat ini menyumbang lebih dari 4 persen terhadap PDB nasional serta memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta orang di seluruh negeri.

Namun, hubungan dagang yang semakin dalam ini juga berpotensi menciptakan ketergantungan asimetris. Ketika ekspor sawit Indonesia ke Tiongkok meningkat, Indonesia menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan atau kebijakan perdagangan Beijing yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara komitmen ekspor dan kebutuhan domestik. Program biodiesel nasional seperti B40 dan rencana peluncuran B50 pada 2026 membutuhkan pasokan sawit dalam jumlah besar untuk memenuhi target energi terbarukan dalam negeri.

Sementara itu, pengawasan terhadap industri sawit di Indonesia semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tengah menertibkan jutaan hektar lahan sawit ilegal demi menjaga tata kelola yang lebih transparan dan berkelanjutan. Langkah ini, meski positif, berpotensi membuat investor Tiongkok berhitung ulang dalam menanamkan modal di sektor ini.

Selain kendala regulasi, industri sawit Indonesia juga menghadapi tantangan klasik seperti lahan perkebunan yang menua, hasil panen stagnan, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas. Faktor-faktor ini membuat peningkatan kapasitas produksi menjadi sulit tanpa investasi besar dan inovasi teknologi.

Pengamat ekonomi menilai, kesepakatan pasokan sawit jangka panjang dengan Tiongkok bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Indonesia mendapat jaminan pasar ekspor yang besar. Namun di sisi lain, terlalu mengandalkan Tiongkok bisa membatasi fleksibilitas Jakarta saat menghadapi krisis pangan atau energi di masa depan.