DPD RI: Kurikulum Peradaban Harus Masuk Muatan Lokal di Tanah Papua

WASIOR – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mengatakan kurikulum tentang peradaban dan nilai-nilai tokoh misionaris Ishak Samuel Kijne harus diakomodasi ke dalam muatan lokal oleh lembaga pendidikan di Tanah Papua.

Pemikiran Kijne yang menekankan iman, ilmu, dan tanggung jawab moral telah menjadi fondasi peradaban orang asli Papua melalui sekolah formal pertama di Aitumeri, Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, pada 25 Oktober 1925.

“Sejarah dan filosofi Kijne jangan hanya diingat, tetapi perlu diajarkan secara sistematis di sekolah,” kata Filep saat menghadiri perayaan 100 tahun Aitumeri di Wasior, Sabtu (25/10).

Dia menyebut, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti gagasan tersebut melalui penyusunan kurikulum muatan lokal yang relevan, sehingga warisan nilai-nilai luhur Kijne mendapat penguatan dan tidak dilupakan oleh generasi muda Papua.

Lembaga pendidikan harus menjadi sarana untuk menanamkan nilai moral, etika, dan spiritualitas sebagaimana yang telah diajarkan Kijne, agar generasi muda tidak kehilangan identitas dan jati diri sebagai orang asli Papua.

“Anak-anak perlu memperoleh referensi yang cukup. Kalau tidak, 20–30 tahun ke depan, mereka sulit memahami filosofi hidup orang Papua,” ujarnya.

Filep menambahkan, integrasi nilai-nilai Kijne ke dalam kurikulum pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun manusia Papua yang berakar pada sejarah dan budaya sendiri di tengah derasnya arus modernisasi.

“Jika kurikulum ini diterapkan, maka itu bukan sekadar pelajaran sejarah, tetapi upaya membangun manusia Papua yang beriman, berilmu, dan berkarakter,” kata Filep yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, perayaan 100 tahun Aitumeri bukan sekadar mengenang sejarah peradaban, melainkan momentum meneguhkan arah pembangunan berdasarkan nilai iman, ilmu, dan kasih yang ditanamkan Kijne.

Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini telah meluncurkan program strategis seperti Papua Cerdas, beasiswa afirmasi bagi mahasiswa asli Papua, serta peningkatan kualitas guru dan infrastruktur sekolah di daerah terpencil.

"Ini momen refleksi bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk perkuat komitmen pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan," ujar Dominggus.