Asuransi Pertanian Jangan Asal Jalan, Kebutuhan Petani Harus Jadi Acuan

BOGOR – Skema asuransi pertanian perlu dikembangkan agar mampu memberikan perlindungan yang lebih akurat, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan petani, kata Ketua Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan (LRI PSEK) IPB University Prof Arya Hadi Darmawan.

"Pemahaman bersama untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan asuransi pertanian dari tingkat nasional hingga desa perlu diperkuat," katanya dalam keterangan di Bogor, Senin (12/10).

Menurut dia , kolaborasi pemerintah, petani, akademisi, LSM, swasta, perbankan dan perusahaan asuransi yang terjalin baik maka sistem perlindungan pertanian diharapkan lebih efektif, transparan dan mudah diakses.

Tema asuransi pertanian menjadi fokus bahasan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan (LRI PSEK) IPB University bersama Chiba University dalam lokakarya “Pembangunan dan Perlindungan Pertanian di Indonesia: Kebijakan, Praktik Asuransi Pertanian, dan Integrasi Penginderaan Jauh untuk Penilaian Kerusakan”.

Data menyebutkan kerugian akibat dampak perubahan iklim diperkirakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI mencapai sekitar Rp544 triliun pada periode 2020-2024. Hal ini berpotensi memengaruhi sektor pertanian secara signifikan.

Di tengah risiko itu, asuransi pertanian diharapkan menjadi solusi, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Perlindungan pertanian telah memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Regulasi itu mencakup ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.

Namun tantangannya adalah menerjemahkan aturan tersebut ke dalam pelaksanaan. Riset P4W IPB University di 19 provinsi, menunjukkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antarwilayah. Kendalanya meliputi keterbatasan infrastruktur, dukungan teknologi, sistem pendataan serta petani yang enggan mengikuti asuransi.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University Prof Baba Barus menilai pengembangan asuransi pertanian membutuhkan kombinasi teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, data akurat, dan kebijakan yang sesuai kondisi lapangan.

"Karena itu, sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan pelatihan bagi pelatih perlu diperluas,” katanya.

Riset tersebut merupakan hasil dari implementasi pelatihan SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) kerja sama riset Pemerintah Jepang dengan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara Perwakilan Bappenas, Nur Afianto, menegaskan perlindungan dan asuransi pertanian tidak boleh hanya berupa tindakan setelah bencana, melainkan perlu program terencana dan berkelanjutan.

“Pemerintah juga mendorong integrasi kredit dan asuransi, agar petani penerima kredit tetap mampu memenuhi kewajiban ketika gagal panen. Modernisasi, digitalisasi, penguatan data, dan pemberdayaan petani harus menjadi bagian dari sistem yang saling terhubung,” tuturnya.