Dindikbud Serang Upayakan Rehabilitasi SDN Cirangkong 1 Lewat APBD dan Bantuan Pusat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, Provinsi Banten tengah mengupayakan dua sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan pemerintah pusat, untuk merehabilitasi SDN Cirangkong 1 yang kondisinya rusak dan kekurangan ruang kelas.

Analis Data Sarana dan Prasarana Dindikbud Kabupaten Serang Aliun di Serang, Minggu, mengungkapkan bahwa sekolah tersebut mengalami kerusakan pada enam ruang kelas, dengan rincian tiga rusak ringan dan tiga rusak sedang. Selain itu, sekolah juga kekurangan ruang belajar, dimana hanya terdapat lima kelas untuk melayani enam rombongan belajar (rombel).

Aliun menjelaskan untuk penanganan melalui APBD, pihaknya akan mencoba mengusulkan rehabilitasi SDN Cirangkong 1 pada tahun 2026.

"Mungkin akan dicoba untuk diusulkan untuk di rehabilitasi dulu. Kalau pengajuan, namanya usulan, kita mengusulkan untuk tahun 2026, ini sebatas usulan ya. Balik lagi, itu tergantung anggaran juga," kata Aliun.

Menyadari keterbatasan APBD Kabupaten Serang, Aliun menegaskan pihaknya tidak hanya bergantung pada anggaran daerah. Dindikbud juga secara proaktif mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui program revitalisasi pendidikan.

"Karena APBD kita kurang, terbatas, makanya kita selain dari APBD, juga kita dorong ke revitalisasi. Program revitalisasi dari pusat," ujarnya.

Ia menambahkan upaya mendapatkan dana pusat ini sangat bergantung pada validitas data yang di input sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kesesuaian data Dapodik dengan kondisi riil di lapangan menjadi syarat mutlak agar verifikasi berhasil dan bantuan dapat disalurkan.

"Makanya di sini kita minta bantuan ke sekolah supaya pengisian data Dapodik itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah," ujarnya.

Aliun menyebutkan saat ini terdapat 707 sekolah negeri di Kabupaten Serang, dengan 63 sekolah diantaranya masuk dalam skala prioritas penanganan.

Sementara itu, Kepala SDN Cirangkong 1, Pe'i menjelaskan bahwa pihak sekolah menerapkan sistem belajar bergantian (shift) bagi siswanya karena minimnya ruang kelas yang layak pakai.

"Sistem bergantian ini diterapkan untuk siswa kelas 1 dan kelas 2," katanya.

Penerapan sistem shift ini terpaksa dilakukan karena kurangnya ruang kelas, serta kondisi bangunan yang mengalami kondisi kerusakan.

Pei, yang mulai bertugas pada September 2021, menyebut kondisi sekolah saat itu sudah memprihatinkan.