Pemerintah Dorong Investasi Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Skema IPFO

Jakarta - Indonesia resmi meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.

Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya di Jakarta, Selasa (21/10).

Seperti dikutip dari Antara, AHY menegaskan bahwa kehadiran IPFO bukan sekadar simbol administratif, melainkan wujud nyata untuk menjembatani kemitraan pemerintah dengan para investor, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan,” ujar AHY dalam sambutannya.

IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar Juni lalu, ketika pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.

AHY menekankan bahwa IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kantor ini, lanjut dia, akan membantu para investor dan pemilik proyek memahami alur prosedural, menyusun prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar modal swasta memainkan peran lebih besar dalam pembangunan nasional.

AHY, mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai lebih dari 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun. Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28 persen.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa IPFO dibentuk untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan daftar proyek yang terstruktur, dokumen acuan yang seragam, serta dukungan mitigasi risiko melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Dan akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar,” katanya.