Penciptaan 19 Juta Lapangan Kerja Dibidik, Pemerintah Gaspol Dorong Investasi dan Deregulasi

JAKARTA – sinergi antara investasi dan deregulasi bukan hanya soal menarik modal, tapi juga soal memastikan investasi tersebut produktif dan inklusif.

Artinya, proyek yang masuk harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat rantai pasok nasional.

Pada akhirnya, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan tidak lahir dari kebijakan jangka pendek, melainkan dari reformasi struktural yang menumbuhkan kepercayaan, efisiensi, dan kepastian bagi dunia usaha.

Pemerintah memfokuskan penguatan investasi dan deregulasi kebijakan sebagai strategi utama untuk mengejar target penciptaan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian Ferry Irawan di Jakarta, Senin (20/10) menjelaskan, untuk mewujudkan target tersebut Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Pertumbuhan menjadi prasyarat utama terbentuknya lapangan kerja baru, dengan investasi dan konsumsi domestik sebagai dua penggerak utama ekonomi nasional.

"Bicara tentang lapangan pekerjaan, syarat pertama adalah (ekonomi) kita harus tumbuh. Kita harus optimistis, kita harus confident. Karena kalau tanpa ada pertumbuhan, apa yang mau kita ciptakan?” katanya dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian.

Pemerintah berkomitmen memperkuat iklim investasi dengan mendorong deregulasi kebijakan, termasuk penyederhanaan perizinan dan pemangkasan hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat arus modal masuk.

Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang menjadi instrumen debottlenecking untuk menyederhanakan birokrasi perizinan.

Melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan kini didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha sehingga menjadi lebih efisien, transparan, dan memiliki kepastian hukum lebih kuat bagi pelaku usaha.

Langkah ini juga diperkuat dengan pembentukan tim percepatan debottlenecking yang bertugas menyederhanakan kebijakan serta memastikan service level agreement (SLA) perizinan yang jelas.

Selain kebijakan makro, Ferry menuturkan pihaknya turut mendorong sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja.

Sebab, sektor pariwisata dinilai memiliki ekosistem luas karena melibatkan transportasi, akomodasi, kuliner, hingga jasa pendukung. Sementara industri dan pertanian menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di daerah.

"Pertanian itu salah satu backbone kita. Makanya tadi dengan berbagai program ketahanan pangan, subsidi pupuk kita perbaiki. Kemudian juga kita punya program kredit usaha ala sintan," jelasnya.

Pemerintah juga mengandalkan program prioritas sebagai mesin penciptaan kerja, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini diharapkan menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal. Ferry memperkirakan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung, dengan efek berganda terhadap perekonomian daerah.