Stimulus Ekonomi Harus Tepat Sasaran

Kupang – Paket stimulus ekonomi perlu disalurkan secara tepat sasaran agar mampu menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan menggerakkan aktivitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketepatan penyaluran dinilai menjadi faktor utama agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di daerah dengan tantangan distribusi yang tinggi.

Ekonom Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Rolland E. Fanggidae menilai paket stimulus ekonomi senilai 26 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Namun, ia mengingatkan efektivitas stimulus tersebut sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyalurannya, terutama di wilayah kepulauan.

"Kebijakan ini adalah langkah 'rem darurat' yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet," kata Rolland di Kupang, Senin (29/6).

Dikutip dari Antara, meski demikian, ia menilai tantangan utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, hambatan geografis masih berpotensi mengurangi efektivitas stimulus di daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat," ujarnya.

Rolland juga menilai insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk tiket pesawat dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat dapat membantu menahan kenaikan harga tiket. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar tingginya biaya transportasi udara di NTT.

"Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah," katanya.

Menurut Rolland, mahalnya tiket pesawat dipengaruhi faktor struktural, seperti terbatasnya jumlah maskapai, tingginya biaya avtur, dan fluktuasi jumlah penumpang.

Di sisi lain, ia menilai bantuan pangan dan subsidi harga akan membantu menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendukung UMKM.

"Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga," ujarnya.