Luhut Bantah Purbaya, Pastikan ‘Family Office’ Jadi Pusat Investasi Tanpa Bebani APBN

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan family office tidak memiliki kaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menjelaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik bagi para investor global, terutama mereka yang mengelola kekayaan lintas generasi.

Dengan model pendanaan yang sepenuhnya berasal dari sektor swasta, family office diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat arus modal masuk tanpa membebani keuangan negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi regional.

“'Family office' itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Dia menjelaskan konsep "family office" lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan "family office" tak membutuhkan dukungan APBN.

“(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada "family office".

Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu "family office" terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

Ketua DEN itu berencana untuk membangun "family office" di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan "family office" di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses "family office" di Bali untuk melihat efektivitasnya.