DPR Soroti Peredaran Durian Ilegal asal Malaysia yang Marak di Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menyoroti maraknya peredaran durian ilegal asal Malaysia yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan laporan sejumlah petani, penyelundupan dilakukan oleh oknum pedagang melalui jalur Batam, Riau, dan Jakarta.

Ia mengatakan, setiap hari sekurang-kurangnya 10 ton durian ilegal masuk wilayah Indonesia tanpa izin resmi.

"Setiap harinya tercatat ada ratusan koli durian ilegal yang masuk ke pasar kita," kata Labib dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10).

Labib mengungkapkan, salah satu pelaku berinisial HS diduga rutin mengirim 1-2 ton durian ilegal per hari.

"Praktik ini sangat merugikan petani lokal dan mengancam keberlangsungan usaha mereka, barang-barang yang masuk 100 persen ilegal," kata dia.

Hal itu diungkapkan Labib setelah menerima laporan dari sejumlah petani durian lokal. Mereka mengeluh dan meminta perlindungan atas praktik penyelundupan yang dilakukan oleh beberapa pedagang.

Salah satu oknum penyelundup tersebut diduga secara rutin memasukkan 1–2 ton durian ilegal setiap hari ke wilayah Indonesia. Menurut dia, aksi pelaku impor ilegal ini menciptakan persaingan tidak sehat dan mengganggu kestabilan harga durian lokal di berbagai daerah.

Ia mengatakan kasus durian ilegal ini hanyalah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan ekonomi oleh pemain impor nakal di pasar domestik.

"Indonesia benar-benar menjadi surga bagi pelaku-pelaku importir nakal yang merusak sistem ekonomi nasional," ujar legislator asal Dapil X Jawa Timur itu.

"Durian ilegal ini menambah daftar panjang banyaknya barang atau produk ilegal yang masuk ke Indonesia. Mulai dari pakaian, elektronik, hingga produk hortikultura lainnya," ucap Labib.

Labib menambahkan praktik penyelundupan seperti ini tidak hanya merugikan petani dan pelaku usaha kecil. Tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perdagangan nasional.

Karena itu, ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pemain impor ilegal harus menjadi prioritas bersama. "Kami minta agar pelaku-pelaku seperti ini benar-benar diberantas hingga ke akarnya," ujar politisi Golkar itu.

"Laporan mengenai pelaku, nomor kontak. Serta jalur distribusi telah kami serahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti," kata Labib.

Labib juga mendorong agar pengawasan di jalur distribusi diperketat dengan pendekatan teknologi digital dan kolaborasi lintas instansi. Guna menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum pelaku penyelundupan.

"Langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka praktik impor ilegal bisa ditekan dan petani lokal akan lebih terlindungi," kata dia.