Jangan Jadi Alibi Impor! Ratna Juwita Sentil Keras Kebijakan E10 Menteri ESDM

JAKARTA - Rencana penerapan bahan bakar campuran E10 (10% etanol + 90% BBM) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ternyata menuai sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, memberikan peringatan keras agar kebijakan ini tidak menjadi celah baru untuk membanjiri Indonesia dengan etanol impor.

Ratna menegaskan, dirinya bukan menolak kebijakan E10, bahkan mendukung penuh transisi menuju energi bersih. Namun, ia menyoroti kesiapan produksi etanol nasional yang masih jauh dari memadai.

“Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi hijau dan pengurangan emisi. Tapi jangan sampai ini dijadikan alasan untuk impor etanol besar-besaran. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri benar-benar cukup,” ujar politisi PKB tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ratna juga mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur, agar tidak hanya menjadi proyek seremonial. Menurutnya, tanpa langkah nyata, target E10 akan mustahil tercapai tanpa bergantung pada impor.

“Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tapi segera beroperasi. Kalau tidak, kita hanya akan berpindah dari ketergantungan minyak impor ke etanol impor,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas produksi etanol nasional pada tahun 2024 baru mencapai 161 ribu kiloliter (kL) dari total kapasitas terpasang 303 ribu kL per tahun. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan nasional jika E10 diterapkan penuh, Indonesia membutuhkan 890 ribu kL per tahun atau hampir tiga kali lipat dari kapasitas saat ini.

“Artinya, masih ada kekurangan lebih dari 700 ribu kL yang harus segera ditutupi dengan peningkatan produksi dalam negeri,” ungkap Ratna yang juga berasal dari Dapil Tuban–Bojonegoro itu.

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari pengalaman penerapan biodiesel (B30) yang sukses karena kesiapan industri dan dukungan pasokan lokal yang kuat. Ia menegaskan, keberhasilan E10 hanya akan terwujud jika seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku tebu, proses produksi, hingga distribusi, dikuasai oleh industri nasional.

“Kebijakan energi hijau seharusnya memperkuat kemandirian, bukan memperlebar ketergantungan impor. Kalau Indonesia ingin benar-benar mandiri energi, kuncinya ada di produksi dalam negeri,” pungkasnya dengan nada tegas.

Kritik Ratna Juwita ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah agar transisi energi tidak berubah menjadi jebakan impor baru yang justru menggerus kedaulatan energi nasional.