Pemerintah Pastikan MBG Tepat Sasaran dan Aman

Pemerintah memastikan Program MBG akan tepat sasaran, aman, dan perbaikan tata kelola dilakukan secara cepat serta menyeluruh. Kemendikdasmen akan berperan besar dalam pengawasan.

JAKARTA - Pemerintah memastikan program MBG aman dan evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) akan dilakukan secara cepat dan menyeluruh sehingga tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab dipanggil Zulhas pada konferensi pers terkait KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10).

“Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi Presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan KLB.

Libatkan Sekolah

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pengawasan Program MBG juga akan melibatkan unit terbesar penerima. “Unit paling besar ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang membawahi sekitar 450 ribu sekolah. Kita melibatkan sekolah-sekolah penerima makanan ini untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disebarkan, mulai dari warna, bau, fisik, ada lendir atau tidak,” kata Menkes Budi.

Menkes menambahkan setiap enam bulan sekali, penerima manfaat akan diupayakan diukur tinggi dan berat badannya untuk memastikan MBG tepat sasaran. “Setiap enam bulan, penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badan, by name by address melengkapi cek kesehatan gratis anak sekolah,” ujar Menkes Budi.

Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBGyang belakang terjadi di sejumlah daerah.

Pemerintah juga akan menerapkan tiga sertifikasi, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal, guna mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terulang.

Menurut Menkes ketiganya adalah standar minimum bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).“Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata Menkes.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah telah membahas tentang akselerasi ketiga sertifikasi tersebut, agar prosesnya cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal.

Adapun sertifikasi HACCP adalah untuk memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), HACCP adalah sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan berbasis sains yang memonitor bahaya biologis, kimiawi, dan fisik di seluruh proses, mulai dari produksi hingga konsumsi.