Makna Dibalik Peristiwa di Lapas Cibinong

Oleh: Romli Atmasasmita

Umat Islam telah diingatkan bahwa segala kemungkaran, kezaliman, dan kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Sebusuk apa pun kebusukan yang disembunyikan, akan tiba saatnya terkuak. Peristiwa Lapas Cibinong baru-baru ini mencerminkan hal tersebut.

Terlepas dari penyebab terjadinya peristiwa tersebut, terselip makna yang sangat mendalam dan telah berlangsung bertahun-tahun, yaitu adanya kebobrokan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam proses peradilan pidana di Indonesia, sejak dari hulu sampai ke hilir.

Dalam peristiwa ini, tidak lagi sepantasnya dipersoalkan siapa yang bersalah, tetapi sudah semestinya penyelenggara negara menyadari keberadaan mereka sebagai penyelenggara negara sekaligus sebagai umat beragama. Karena itu, mereka harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan petunjuk agama masing-masing serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa Lapas Cibinong tidak hanya mencerminkan kebobrokan penyelenggaraan negara dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pelaksanaan pidana dan pemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan telah hilangnya kesadaran sebagai abdi negara dan penyelenggara negara, termasuk kesadaran mengenai kewajiban utama di samping hak-haknya.

Sebagai salah satu penyusun Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 1995, peristiwa Lapas Cibinong telah menghancurkan konsep dan cita-cita pemasyarakatan yang mengandung keluhuran budaya Indonesia, yaitu membina dan mengembalikan warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang berguna.

Sepuluh prinsip pemasyarakatan yang diyakini berlandaskan filosofi Pancasila telah sirna dari alam pikir petugas pemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, tidak adanya sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur dan intensif terhadap pegawai pemasyarakatan.

Peristiwa Lapas Cibinong bukan semata-mata masalah gaji yang kurang, melainkan juga didorong oleh motif keserakahan yang tidak terbendung secara efektif karena, antara lain, lemahnya sistem pengawasan dan lemahnya ketentuan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Peristiwa yang terjadi di Lapas Cibinong juga tidak luput terjadi di lapas-lapas lainnya di Indonesia. Begitu pula penyimpangan terjadi di rumah tahanan di lingkungan Kejaksaan Agung dan KPK.

Sekalipun masih dipersoalkan landasan hukum kewenangan Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memperoleh temuan penyimpangan di Lapas Cibinong, fakta peristiwa tersebut menuntut kesungguhan pimpinan lapas di Indonesia untuk tetap waspada dan secara intensif melakukan pengawasan internal. Pimpinan juga tidak perlu sungkan mengambil tindakan tegas terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran Undang-Undang Pemasyarakatan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi setiap pegawai lapas di kemudian hari.

Jati Diri

Masalah yang terjadi di Lapas Cibinong bukan semata-mata masalah pengelolaan organisasi lapas, melainkan juga, dan yang terpenting, adalah masalah jati diri setiap penyelenggara negara pada umumnya.

Masalah jati diri ini terdiri atas tiga unsur, yaitu kecerdasan intelektual (rasio), kecerdasan nurani (rasa), dan kecerdasan spiritual (agama). Ketiga unsur tersebut tidak selalu berjalan simetris dan seimbang dalam diri manusia pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan intensif untuk mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan ketiga unsur tersebut dalam setiap penyelenggaraan negara, dengan harapan dapat memitigasi terjadinya peristiwa semacam Lapas Cibinong.

Kecerdasan intelektual yang merupakan hasil olah rasio tidak akan dapat bermanfaat secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diimbangi kecerdasan nurani. Kecerdasan nurani menuntut setiap manusia dapat bertindak bijaksana dalam hubungan kemasyarakatan, sedangkan kecerdasan spiritual dapat terwujud jika setiap manusia yang menjadi penyelenggara negara tetap teguh menjalankan perintah agamanya.

Fakta terjadinya berbagai masalah dalam penyelenggaraan negara, termasuk korupsi, suap, dan kezaliman terhadap sesama manusia, merupakan cermin dari ketidakseimbangan antara ketiga unsur kecerdasan tersebut. Kondisi tersebut sampai saat ini dalam penyelenggaraan negara masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pimpinan kementerian/lembaga (K/L).