Menakar Langkah NTB Menuju PON 2028

Kesiapan NTB tidak hanya diukur dari stadion megah tapi juga ditentukan oleh siapa yang akan bertanding di dalamnya. Pada PON Aceh-Sumut 2024, NTB berhasil meraih 16 emas.

Bonus untuk atlet langsung dicairkan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga di NTB semakin diperhatikan, bukan sekadar mengejar angka di papan medali.

Kini, pembinaan atlet diperkuat dengan ajang kompetisi rutin. Kejurprov Judo Kapolda NTB Cup 2025, misalnya, diikuti ratusan atlet dari beberapa provinsi. Judo memang cabang baru di NTB, tetapi prestasi sudah mulai muncul dalam waktu singkat.

Kejuaraan ini berfungsi sebagai seleksi bibit unggul yang kelak akan menghadapi PON. Selain itu, Kejurnas Muaythai 2025 yang digelar di Mataram menjadi ajang “pemanasan” sekaligus pembuktian bahwa ekosistem olahraga di NTB mulai solid dan kompetitif.

Target PON 2028 cukup ambisius yakni 60 medali emas dan posisi lima besar nasional. Target ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi berjenjang yang mencakup identifikasi bibit sejak usia dini, regenerasi pelatih, hingga fasilitas latihan yang memadai. Tanpa sistem berkelanjutan, target ini bisa menjadi beban moral bagi atlet maupun pemerintah daerah.

Lebih jauh, NTB juga merencanakan pengenalan cabang olahraga baru, seperti padel, yang diharapkan menjadi daya tarik wisata olahraga internasional. Jika berhasil, dampaknya tidak hanya prestasi, tetapi juga peningkatan kunjungan wisata, menjadikan PON sebagai momentum untuk memproyeksikan NTB ke panggung dunia.

Manajemen

Menggelar PON bukan sekadar membangun stadion atau mencetak atlet. Ini adalah manajemen kolosal yang melibatkan ribuan orang mulai dari panitia, relawan, ofisial, hingga masyarakat.

NTB mendapat pemanasan lewat Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) 2025. Dengan lebih dari 18 ribu peserta, festival ini berhasil memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Namun, PON adalah level berikutnya. Ada ratusan nomor pertandingan, puluhan ribu atlet dan ofisial, serta sorotan media nasional maupun internasional menuntut ketangguhan manajemen.

Sistem transportasi, akomodasi, protokol keamanan, dan teknologi informasi harus berjalan tanpa celah. Profesionalisme panitia menjadi kunci. Setiap kelemahan akan langsung terekspos, berpotensi merusak citra NTB.

Koordinasi antar instansi baik dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus solid. Jika ada simpul yang longgar, seluruh persiapan bisa tersendat.

Pendanaan yang terbagi antara pusat dan daerah menuntut transparansi penuh; pemerintah pusat tidak hanya menyokong dana, tetapi juga menjamin regulasi dan pengawasan teknis.