Menakar Langkah NTB Menuju PON 2028

MATARAM - Di tengah riuh wacana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, Stadion GOR 17 Desember Turide di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berdiri dengan wajah lamanya.

Turide, bukan hanya sekadar lapangan, melainkan saksi sejarah olahraga di NTB, tempat ribuan atlet berlatih, lomba digelar, dan masyarakat berkumpul.

Rumput lapangan masih menjadi arena latihan rutin, tribun yang luas belum tersentuh renovasi besar, dan hanya sketsa desain di meja rapat yang memberi bayangan bahwa stadion ini akan menjadi arena megah berstandar internasional. Turide adalah simbol persimpangan besar yang dihadapi NTB antara rencana di atas kertas dan realita yang harus diwujudkan di lapangan.

Rencana revitalisasi Turide bukan proyek kecil. Anggarannya diperkirakan mencapai setengah hingga satu triliun rupiah, dengan fasilitas pendukung mulai dari wisma atlet, arena pencak silat, lapangan latihan tambahan, hingga plaza dan masjid.

Stadion ini direncanakan menjadi venue utama sekaligus lokasi penutupan PON. Pilihan renovasi dipilih karena membangun stadion baru jauh lebih mahal, bisa menembus angka 1,7 triliun rupiah.

Namun, angka besar ini bukan sekadar biaya. Ia adalah ujian kapasitas perencanaan, koordinasi, dan manajemen proyek di daerah dengan waktu yang semakin menipis.

Selain Turide, NTB menyiapkan pembangunan dan perbaikan arena lain seperti GOR bola basket di Gunung Sari, GOR voli indoor di Kota Bima, serta fasilitas panjat tebing. Di Sumbawa dan Lombok Timur, beberapa GOR lama juga akan diperbaiki.

Strateginya jelas, venue baru dibangun seperlunya, sedangkan sisanya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Sirkuit Mandalika, Sky Lancing untuk paralayang, Dam Meninting untuk dayung, hingga aula hotel dan kampus menjadi bagian dari strategi hybrid ini.

Pendekatan ini diharapkan menekan risiko fasilitas mangkrak pasca-PON sekaligus memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada.

Di atas kertas, total anggaran PON yang digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dipatok antara 3,3 triliun rupiah hingga 4 triliun rupiah. Pola pembiayaan terbagi yakni 50 persen APBN, 20 persen APBD provinsi, dan 30 persen APBD kabupaten/kota.

Skema ini logis karena setelah PON selesai, kabupaten/kota menjadi pemilik arena. Namun, pembagian beban anggaran menuntut koordinasi tinggi. Tanpa transparansi dan kontrol yang ketat, risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan bisa menjadi nyata.

Tidak ada kompromi bahwa setiap stadion, lapangan, dan fasilitas harus memenuhi standar federasi, termasuk aspek keamanan, aksesibilitas, dan kualitas lapangan.

Atlet

Jika  Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 diselenggarakan di Aceh- Sumut,  PON 2028  menurut rencana akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).