Menkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Besar

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengejar 200 penunggak pajak besar yang tagihan pajaknya mencapai Rp50-60 triliun.

“Kita sudah punya list 200 penunggak pajak besar, itu yang sudah inkrah (memiliki ketetapan hukum). Kita mau kejar dan eksekusi, kita akan tagih dan mereka enggak bakal bisa lari,” kata Menkeu Purbaya dalam keterangan pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9).

Langkah itu, kata Menkeu, untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak yang terkontraksi di triwulan III-2025. Menurut dia, kontraksi disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang melambat dari perkiraan.

Meski demikian, Menkeu Purbaya menyatakan optimis penerimaan pajak akan meningkat di triwulan IV. “Ketika nanti impact kebijakan kita melonggarkan likuiditas di sistem, harusnya Oktober, November, Desember ekonominya tumbuh cepat,” ucap dia.

Menkeu lebih mendorong aktivitas ekonomi, bukan menaikkan tarif pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak.“Kalau ekonomi tumbuh cepat, Anda bayar pajaknyakan happy,” ujar Menkeu.

Untuk mendorong penerimaan pajak, Menkeu juga akan melakukan tindakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak.Menkeu akan bekerja sama dengan Kejakasaan Agung, Polri, KPKdan PPATK

Pertukaran dataantar lembaga, lanjut Menkeu juga akan diperkuat untuk mempermudah penarikan pajak. Termasuk memperbaiki sistem administrasi pajak Coretax.

“Saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan akan kita perbaiki secepatnya dan dalam satu bulan waktu satu bulan seharusnya bisa. Kalau kendalanya teknis, nanti saya bawa jago-jago IT untuk memperbaiki itu dengan cepat,”kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan kendala yang masih dialami Coretax. “Jadi Coretax ini sangat besar sistemnya dan jangkauannya sangat luas, kami sedang tahap stabilisasi dan hampir sempurna,” ujar dia.

Sehingga sistem Coretax nantinya akan lebih handal. “Insyaallah nanti, handover di Desember 2025,” ucap Bimo. ils/I-1