Lahan Jadi Batu Sandungan, Masa Depan Program Sekolah Rakyat di Ujung Tanduk?

JAKARTA – Pembangunan sekolah rakyat (SR) di sejumlah daerah masih dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan. Jika tak serius ditangani, persoalan tersebut bisa mengganggu target pemerintah, menjadikan SR untuk mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM) dan kemiskinan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati menyoroti persoalan keterbatasan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Banten yang dengan di Jawa Timur. Pencarian lahan seluas 5-7 hektar untuk pembangunan SR, sangat sulit.

"Wali Kota Tangerang Selatan (Benyamin Davnie) menyampaikan sudah ada solusi, yaitu melalui ruislag tanah yang dimiliki oleh pengembang. Tetapi karena kalau kita pertajam bahwa lokasinya berada tidak di wilayah Tangerang Selatan, tetapi ada di Kabupaten Tangerang," ujar Haeny usai kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9).

Menurut Haeny, Kementerian Sosial memproyeksikan pembangunan SR di Tangsel pada 2025, sementara daerah lainnya di Provinsi Banten yakni Kabupaten Tangerang direncanakan akan dibangun Sekolah Rakyat pada 2026. Dia menekankan perlunya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar solusi terkait keterbatasan lahan dapat segera diputuskan demi tercapainya tujuan membangun sekolah terpadu bagi warga miskin.

Haeny juga mengingatkan agar pemerintah dapat memperhatikan secara matang apabila lahan yang digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat merupakan milik pihak ketiga dan lokasinya berada di luar wilayah administratif Tangsel. Sebab, hal ini dikhawatirkan akan muncul persoalan baru terkait kepemilikan aset daerah maupun pengelolaan barang milik daerah.

Daerah Rawan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menegaskan komitmen pemerintah membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Sukabumi, sebagai bagian perwujudan dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ini menjadi wujud nyata kepedulian negara terhadap masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak.

Abidin menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 13 hektare di wilayah Cicurug. Lokasi ini dipilih setelah sebelumnya direncanakan di Pelabuhan Ratu, namun dibatalkan karena berada di zona merah rawan bencana akibat Sesar Cimandiri. "Kami ingin memastikan sekolah rakyat ini berdiri di lokasi yang aman, jalur yang stabil, dan tidak rawan bencana," ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/9).