Celios: Tanpa Transisi ke Formal, Program Magang Bergaji UMP Hanya Fatamorgana, Perusahaan Harus Serius Rekrut Jadi Karyawan Tetap

JAKARTA – Program magang bergaji setara UMP dapat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kebutuhan industri dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja muda.

Skema ini memberi insentif finansial yang layak bagi peserta, sekaligus memastikan pengalaman kerja yang relevan dengan dunia usaha.

Namun, efektivitasnya bergantung pada desain pengawasan agar tidak disalahgunakan sebagai tenaga kerja murah, sehingga tujuan utama mencetak SDM kompeten dan berdaya saing tetap tercapai.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai program magang bergaji upah minimum provinsi (UMP) harus bisa mempercepat transisi ke akses pekerjaan formal yang laik.

“Harapannya (program ini bisa dibarengi) insentif-insentif lainnya yang memungkinkan ada dukungan terhadap pencari kerja, job matching, misalkan, atau yang pada prinsipnya mendorong transisi ke pekerjaan formal itu lebih cepat,” kata Wahyudi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/9).

Adapun program magang bergaji UMP ini masuk dalam paket stimulus ekonomi 8+4+5 pemerintah, yang secara umum diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Wahyudi menilai program magang ini menarik bagi lulusan baru (fresh graduate) agar bisa memberikan pengalaman kerja sekaligus dihargai dengan upah, mengingat masih banyak praktik magang yang eksploitatif atau tidak dibayar.

“Idealnya ini bisa membantu kelompok khususnya generasi Z yang saat ini mungkin juga terdampak signifikan karena situasi ekonomi melambat, uang jajan dari orang tua mungkin terus mengalami pengurangan, terlebih lagi ketidakpastian masa depan mereka karena ketiadaan lapangan kerja,” jelas dia.

Namun, Wahyudi juga mengingatkan bahwa program ini harus dibarengi dengan strategi lintas sektor antara pemerintah dan dunia usaha, agar sifatnya tidak sementara dan benar-benar berdampak untuk mengurangi angka pengangguran muda.

“Jangan sampai malah hanya sekadar menunda penganggurannya karena magang 6 bulan itu kalau kemudian nanti tidak dilanjutkan menjadi pekerja tetap, ya berarti tidak ada kelanjutan dan bisa jadi orang yang sama akhirnya hanya pindah dari satu magang ke magang lainnya,” kata dia.

“Lalu, program ini harus lintas sektor, kerja sama dengan dunia usaha. Jangan sampai nanti program magang ini dipaksakan begitu saja. Dunia usaha dipaksa, tapi dunia usaha kemudian tidak bekerja sama,” imbuhnya.

Wahyudi mengatakan, pemerintah dan dunia usaha memiliki peran penting untuk membangun program magang yang baik dan bisa menghasilkan keterampilan yang relevan untuk para pemagang.

Sementara itu, program magang untuk lulusan baru perguruan tinggi ini ditargetkan dimulai pada kuartal keempat tahun 2025, dengan kuota peserta sebanyak 20 ribu orang.

Selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar UMP Rp3,3 juta per bulan, dan diberikan selama periode 6 bulan magang.