Rupiah Melemah ke Rp16.440 per Dolar AS, Pengamat Soroti Kebijakan Dana Rp200 Triliun dan Tekanan Global

JAKARTA – Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Selasa sore (16/9). Rupiah terkoreksi 24,50 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp16.440 per dolar AS dibandingkan sebelumnya Rp16.415 per dolar AS.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah terjadi karena pelaku pasar mencermati kebijakan pengalihan dana pemerintah ke perbankan dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan reaksi negatif dari pasar meskipun awalnya dianggap mampu menggairahkan perekonomian.

“Pelaku pasar merespon negatif gebrakan menteri keuangan mengucurkan dana Rp200 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan perbankan menjadi kredit, awalnya cukup menggembirakan pasar dan berbau politis agar mendapatkan simpati publik,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ibrahim menjelaskan, kebijakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam sejumlah undang-undang. Setidaknya, terdapat tiga aturan yang bisa terlanggar apabila dana tersebut langsung disalurkan tanpa melalui proses legislatif yang benar.

Ia menegaskan, penyaluran anggaran negara seharusnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses tersebut harus diajukan secara sistematis, dengan penjelasan mengenai jumlah dana yang dibutuhkan dan program yang akan dijalankan.

Dalam konstitusi, pengelolaan APBN diatur melalui UUD 1945 Pasal 23, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU APBN yang disahkan setiap tahun. Ketiga regulasi itu menegaskan bahwa dana publik tidak bisa digunakan sembarangan tanpa persetujuan legislatif.

“Prosedur resmi dan aturan main ketatanegaraan harus dijalankan karena anggaran negara masuk ke dalam ranah publik, bukan anggaran privat atau perusahaan,” ujar Ibrahim.

Ia menambahkan, jika kebijakan ini dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan anggaran berpotensi dipakai semaunya tanpa landasan hukum yang kuat.

“Pejabat-pejabat negara harus menaati aturan dan menjalankan kebijakan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP), yang datang dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sehingga tidak ada program yang datang di tengah-tengah semaunya,” lanjut Ibrahim.

Dari faktor eksternal, Ibrahim menyoroti kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Keputusan tersebut hampir pasti diumumkan pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 16-17 September 2025.

Dengan kondisi itu, pelaku pasar akan menunggu proyeksi terbaru dari The Fed mengenai arah kebijakan moneter dan prospek ekonomi AS hingga akhir tahun. Ekspektasi pemangkasan suku bunga membuat pelaku pasar lebih berhati-hati dalam mengambil posisi.

Selain kebijakan moneter AS, tensi geopolitik juga menjadi faktor pelemahan rupiah. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyerukan sanksi tingkat kedua terhadap industri minyak Rusia, dengan target utama pembeli besar seperti India dan China.

Trump bahkan telah mengenakan tarif perdagangan sebesar 50 persen terhadap India pada akhir Agustus 2025. Tekanan serupa juga diarahkan kepada NATO, Uni Eropa, dan G7 agar menghentikan impor minyak dari Rusia sekaligus memperkuat sanksi terhadap India dan China.

Sementara itu, Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa mencatat penguatan tipis. Nilai JISDOR menguat ke level Rp16.385 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp16.405 per dolar AS.