Gubernur Pramono: Ekonomi Kreatif Jakarta Sumbang Rp410 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang usaha. Sektor tersebut menyumbang sekitar Rp410 triliun atau hampir 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Pramono dalam sesi bertema Jakarta Global City: Home for the Creative pada The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/10). Ia menilai kegiatan kreatif dan hiburan berskala besar dapat menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus membuka kesempatan kerja.

“Ekonomi kreatif di Jakarta memberikan kontribusi cukup besar, hampir 11 persen, dengan nilai kurang lebih Rp410 triliun. Berbagai kegiatan ekonomi kreatif juga secara signifikan memberikan kontribusi bagi perekonomian Jakarta,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, berbagai acara musik, festival, dan kegiatan perdagangan memberikan dampak ekonomi bagi Jakarta. Festival musik Pestapora dan konser The Weeknd, misalnya, disebut menghasilkan perputaran ekonomi hampir Rp250 miliar dalam satu akhir pekan.

Sementara itu, Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi sekitar Rp8,2 triliun dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Festival Jakarta Great Sale juga membukukan transaksi sekitar Rp26,8 triliun.

Pramono menegaskan, aktivitas ekonomi tersebut perlu didukung ekosistem yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, serta masyarakat. Dengan begitu, manfaat penyelenggaraan acara tidak hanya dinikmati oleh penyelenggara, tetapi juga menyebar ke berbagai sektor ekonomi.

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan potongan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 yang kemudian diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026 untuk mendukung industri perfilman nasional.

Pemprov DKI juga memperkuat peran Jakarta Film Commission melalui layanan Filming in Jakarta guna mempermudah kebutuhan perizinan dan produksi film. Selain itu, Jakarta Creative Hub dikembangkan sebagai tempat pelatihan, kolaborasi, dan pengembangan usaha bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Penataan kawasan Blok M turut menjadi bagian dari upaya membangun ruang kreatif yang terhubung dengan komunitas, usaha lokal, dan transportasi publik. Pramono menyebut dukungan terhadap kegiatan kreatif dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai acara yang digelar di Jakarta.

“Kami mendorong Jakarta menjadi hub baru bagi ekonomi kreatif di semua elemen. Karena itu, setiap minggunya Jakarta selalu ada event besar. Itu bisa terjadi karena kita memberikan support sepenuhnya,” ungkap Pramono.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan WCCE 2026. Forum tersebut melibatkan lebih dari 6.100 peserta dari lebih dari 80 negara untuk membahas perkembangan dan tantangan ekonomi kreatif.

Teuku Riefky juga menyoroti dokumen Jakarta Vision yang dihasilkan melalui pertemuan tingkat menteri dengan melibatkan 38 kepala delegasi. Dokumen tersebut akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai aspirasi bersama untuk memperjuangkan kepentingan pelaku ekonomi kreatif di tingkat internasional.

“Dokumen tersebut akan dibawa ke PBB. Itu juga aspirasi dari para kreator kita, termasuk pelaku ekonomi kreatif di Jakarta, terkait fairness terhadap bagi hasil di platform-platform digital, hadirnya AI, kemudian juga akses pendanaan dan akses pasar,” ujar Teuku Riefky.

Pembahasan tersebut mencakup keadilan pembagian pendapatan di platform digital, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta perluasan akses pendanaan dan pasar. Melalui penguatan ekosistem lokal dan forum internasional, ekonomi kreatif diharapkan memiliki peluang lebih luas untuk berkembang dan menjangkau pasar global.