Militer Nepal Terapkan Larangan Beraktivitas di Ruang Publik Pasca Pemerintahan Terguling

ISTANBUL - Tentara Nepal memberlakukan “larangan beraktivitas di ruang publik” saat ketenangan rapuh melanda negara itu, Rabu (10/9), sehari setelah aksi protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT atau 18:15 WIB), setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07:15 WIB),” demikian pernyataan Tentara Nepal yang dikutip The Himalayan Times.

Tentara menambahkan bahwa keputusan lebih lanjut akan diambil sesuai perkembangan situasi keamanan.

Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa (9/9) malam untuk menjaga ketertiban, beberapa jam setelah Oli mengundurkan diri di bawah tekanan massa.

Para pengunjuk rasa membakar sejumlah gedung pemerintahan penting, termasuk gedung parlemen, kediaman pribadi Oli, serta kantor presiden.

Kompleks pemerintahan Singha Durbar yang menjadi pusat kementerian juga mengalami kerusakan parah. Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, bersama kantor pemerintahan lain termasuk Mahkamah Agung, dilaporkan hancur total.

Sedikitnya 20 pengunjuk rasa, sebagian besar kalangan muda, tewas dan hampir 350 orang lainnya terluka sejak Senin ketika protes pecah setelah pemerintah melarang penggunaan media sosial.

Tentara juga dikerahkan untuk menjaga ketertiban saat massa merusak fasilitas publik dan membebaskan tahanan.

Dalam pidatonya Selasa malam, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan membuka ruang dialog guna menyelesaikan krisis di negara pegunungan Himalaya itu.

Jagdishor Panday, pemimpin redaksi Nepal Diplomat, mengatakan kepada Anadolu pada Rabu (10/9) bahwa tentara melakukan pengumuman publik, meminta warga menjaga ketenangan.

“Aparat keamanan juga meminta masyarakat mengembalikan barang hasil jarahan, termasuk senjata, kepada pihak berwenang,” kata Panday melalui sambungan telepon.

Meskipun gerakan protes ini tidak memiliki pemimpin tertentu, ia menyebut aparat keamanan diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang memimpin aksi.

“Ada tuntutan pembentukan pemerintahan sementara dan masyarakat dari berbagai kalangan di Nepal diperkirakan akan menghadiri pertemuan ini,” ujar Panday, sambil menyebut Jenderal Sigdel kemungkinan akan memimpin pertemuan tersebut.

Sementara itu, Tiongkok, pada Rabu (10/9) menyatakan harapan agar semua pihak di Nepal dapat menyelesaikan masalah internal secara tepat, serta memulihkan ketertiban sosial dan stabilitas nasional secepat mungkin.