Astaga, Ternyata Tunjangan Rumah DPRD Jakarta JAUH Lebih Besar dari DPR, Segera Hapus!

JAKARTA - Saat ini mungkin anggota DPRD Jakarta tengah berdoa jangan sampai ketahuan bahwa mereka juga mendapat tunjangan rumah. Bahkan ternayata tunjangan rumah untuk DPRD Jakarta jauh lebih besar dari DPR. Kalau DPR tunjangan rumahnya sebesar 50 juta, tunjangan rumah untuk DPRD Jakarta malah mencapai 70 juta rupiah sampai 79 juta rupiah.

Sebelum didemo warga Jakarta, sebaiknya DPRD Jakarta punya inisiatif untuk menghapus. Informasi besaran tunjangan rumah DPRD Jakarta ini diungkap Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Ari Subagyo, Selasa (2/9).

Dia juga mendorong semua anggota DPRD Jakarta harus mau introspeksi diri usai gelombang aksi unjuk rasa. Jangan terus menuntut kenaikan tunjangan dan pamer gaya hidup karena melukai perasaan rakyat. Bekerjalah maksimal jangan hanya duduk, tidur, dan banyak absen. “”Unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan instrospeksi anggota DPRD Jakarta,” tandasnya.

"Kondisi belakangan harus membuat DPRD Jakarta segera berbenah. Terlebih, gaji dan tunjangan pasti lebih fantastis dari DPRD daerah atau provinsi lain yang tak luput dari amukan massa," kata Ari. Dia menyebutkan gaji dan tunjangan legislator DPRD Jakarta setidaknya mencapai 139,2 juta per bulan. Ini angka yang fantastis, maka bekerjalah sesuai dengan besaran gaji. Maksimallah dalam bekerja. Jika diakumulasikan dalam satu tahun, maka jumlahnya mencapai sekitar 1,67 miliar.

Ari pun mengaku tidak heran jika banyak legislator DPRD Jakarta yang terbuai dengan gaya hidup mewah. Mereka suka menggunakan atau mengoleksi mobil-mobil berharga miliaran. Menurut Ari, penghasilan legislator DPRD Jakarta akan semakin gendut berkat tunjangan reses serta kunjungan kerja (kunker) ke dalam dan luar negeri. Mereka sering berdalih studi banding padahal hanya akal-akalan merampok uang rakyat. "Saya minta ini juga dievaluasi. Presiden sudah tegas menyampaikan. Legislator DPRD Jakarta juga ada tunjangan rumah hingga transportasi. Ini juga harus dihapus," tandas Ari.

Lebih lanjut, dia menginginkan agar DPRD Jakarta secara transparan mengungkap seluruh penghasilan anggota dewan baik sebelum maupun sesudah dilakukan evaluasi.Selain itu, dia minta kepada pimpinan dan anggota DPRD Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja mereka.

Dia menyarankan agar sistem presensi harian dan pemotongan gaji diterapkan. Apabila terdapat anggota dewan yang tidak masuk kantor atau tidak mengikuti Rapat Paripurna dengan alasan yang jelas, maka gaji harus dipotong."Saat ini waktunya menunjukkan empati, bukan justru menari-nari dengan penghasilan gendut di atas penderitaan rakyat. Banyak warga Jakarta yang masih hidup susah," tutur Ari.