Dipertanyakan, Alasan Aparat Membubarkan Aksi Unjuk Rasa

JAKARTA – Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah sering terjadi dan lazimnya diizinkan sampai sekitar pukul 17.00. jika sampai pukul 17.00 belum bubar, biasanya baru dibubarkan aparat.

Namun, unjuk rasa hari ini baru pukul 12.00 sudah mulai dibubarkan. “Inia da apa. Mengapa unjuk rasa masih siang sudah dibubarkan,” tanya pengamat politik, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti mengatakan, mengapa demo dipukul mundur baru pukul 12.00, bukankah biasanya baru dibubarkan kalau sudah pukul 17.00 atau 18.00. Dia bertanya ada apa. Masa orang berunjuk rasa dibubarkan.

Kan belum jamnya. Ray menjelaskan, melihat penghasilan DPR jelas terjadi jurang menganga dengan penghasilan rakyat. Wajar saja ada unjuk rasa. Presiden harus melihat ini, ada jurang penghasilan.

Sementara itu, demo hari ini 25 Agustus yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR tanpa mobil komando maupun koordinator lapangan, bahkan pada aksi itu sejumlah pelajar ikut bergabung. Pantauan di lokasi, sejumlah anak sekolah yang mengenakan pakaian putih abu-abu ikut masuk ke lokasi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senin.

Padahal sebelumnya petugas Kepolisian sudah menghalau agar para siswa tidak masuk. Polisi tidak memberikan izin kepada mereka ikut demo. Mengetahui adanya haluan dari petugas, sejumlah massa yang berkumpul di depan Gedung DPR kemudian menjemput para pelajar agar bisa masuk ke lokasi demo.

Dalam demo kali ini juga tidak seperti aksi unjuk rasa umumnya yang menggunakan mobil komando dan terdapat koordinator lapangan. Aksi unjuk rasa yang masih berlangsung di depan Gedung DPR sepi dari orasi para orator. Mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Bahkan massa aksi lebih memilih menuju titik-titik yang dikira ramai.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin, mengimbau kepada para pelajar untuk meninggalkan lokasi demo. "Yang kurang dari 18 tahun silakan meninggalkan lokasi," kata Susatyo melalui pengeras suara.

Beberapa waktu lalu Ketua DPR Puan Maharani mengatakan gaji DPR tidak naik, yang naik tunjangan. Ya, gaji tidak seberapa, tidak naik tidak masalah. Tapi berbagai tunjangan malah naik sampai 50 juta. Lebih baik naik gaji, bukan tunjangan-tunjangan. 

Saat ini terjadi aksi unjuk rasa atas kenaikan tunjangan DPR yang fantastis ini. Para pendemo, Senin (25/8) meneriakkan yel-yel, rakyat melarat, dewan foya-foya terima kenaikan tunjangan 50 juta.

Ini hanya tambahan, sebab sebelumnya sudah puluhan juta tunjangan DPR. Massa berkumpul sejak pukul 10.00. Hingga pukul 13.00 massa masih secara sporadis di depan DPR dan terus didorong mundur oleh aparat.

Ada sekitar 1.000 personel yang memukul mundur.Aparat terus mendesak massa. Di luar tunjangan rumah, tiap bulan anggota DPR bisa membawa pulang sampai 230 juta. Tiap tahun dapat sekitar 2,8 miliar. Enak bukan? Kerjanya pun tidak ada yang mengontrol. Lebih banyak yang jarang hadir dalam rapat-rapat.

Untuk tahun 2025 negara menggelontorkan 1,6 triliun untuk 580 anggota DPR. Dari waktu ke waktu DPR terus menuntut berbagai tunjangan. Angka ini terus naik dari tahun 2023 yang sekitar 1,2 triliun. Kemudian tahun 2024 negara harus mengeluarkan uang 1,18 triliun untuk nyangoni DPR dan tahun ini meningkat lagi menjadiu 1,6 trilin.