Jalan-jalan Desa Banten Bakal Mulus Dikucurkan Dana Perbaikan Rp180 Miliar

SERANG – Masyarakat desa di daerah Banten boleh lega, jalan-jalan rusak sebentar lagi kembali mulus. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengalokasikan hampir 180 miliar untuk membangun 60 titik jalan desa pada 2025 melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau disebut "Bang Andra".

Program ini menjadi prioritas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati untuk mempercepat akses masyarakat pedesaan. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi di Kota Serang, Kamis mengatakan, pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari 431 usulan perbaikan jalan yang masuk dari kabupaten/kota.

Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemprov hanya mampu merealisasikan sebagian. “Yang perlu diingat, pembangunan jalan ini bukan ego provinsi. Semua usulan diverifikasi kabupaten/kota dan bisa datang dari desa maupun aspirasi DPRD. Jadi, prosesnya terbuka dan melibatkan banyak pihak,” kata Deden.

Dari 40 titik ruas yang dibiayai APBD murni, nilai anggaran mencapai 83 miliar untuk pembangunan sepanjang 33 kilometer. Sementara APBD perubahan menyiapkan sekitar 100 miliar untuk 30 kilometer jalan di 20 titik. “Prinsipnya, pembangunan ini untuk mengurangi desa tertinggal dengan memperbaiki akses ke layanan dasar,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan menjelaskan, usulan pembangunan meningkat tajam setelah Pergub Nomor 17 Tahun 2025 terbit. Kabupaten Lebak tercatat sebagai pengusul terbanyak, disusul Pandeglang, Kabupaten Serang, Tangerang, dan Kota Serang.

Menurut Arlan, pemilihan konstruksi disesuaikan dengan kondisi tanah. “Untuk daerah dengan tanah lembek seperti Lebak Selatan dan Pandeglang Selatan, kami pakai betonisasi karena lebih tahan lama. Kalau hotmix untuk wilayah tanah keras dengan lalu lintas normal,” katanya.

Arlan menambahkan, besarnya nilai anggaran pada APBD perubahan disebabkan 90 persen pembangunan ruas jalan menggunakan betonisasi. Ia menegaskan program Bang Andra bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, tetapi untuk percepatan pembangunan.

“Provinsi mengalokasikan hampir 180 miliar tahun ini dan menyiapkan 150 miliar sampai 200 miliar tahun depan. Kabupaten/kota tetap harus berkomitmen membangun. Program ini sifatnya membantu, bukan menggantikan,” ujar dia.