Perundingan Polusi Plastik Dunia Gagal Tanpa Kesepakatan

JENEWA - Pembicaraan yang ditujukan untuk mencapai perjanjian global penting tentang polusi plastik gagal pada Jumat (15/8) tanpa kesepakatan. Negara-negara gagal menemukan konsensus tentang bagaimana dunia harus mengatasi momok yang terus berkembang itu.

Para negosiator dari 185 negara bekerja melebihi batas waktu hari Kamis (14/8) dan sepanjang malam dalam upaya untuk menemukan titik temu antara negara-negara yang menginginkan tindakan berani seperti mengekang produksi plastik, namun  yang pada akhirnya sia-sia. Negara-negara penghasil minyak lebih memilih untuk fokus lebih sempit pada pengelolaan limbah.

Beberapa negara menyuarakan kekecewaan yang mendalam karena perundingan tersebut gagal. Tapi mereka siap untuk perundingan di masa mendatang, meskipun enam putaran perundingan selama tiga tahun terakhir gagal mencapai kesepakatan.

"Kita telah kehilangan kesempatan bersejarah, tetapi kita harus terus maju dan bertindak cepat. Planet ini, serta generasi sekarang dan mendatang, membutuhkan perjanjian ini," ujar Kuba.

Kolombia menambahkan: "Negosiasi tersebut terus-menerus diblokir oleh sejumlah kecil negara yang tidak menginginkan kesepakatan."

Tuvalu, yang berbicara mewakili 14 negara kepulauan kecil di Pasifik, mengatakan mereka sekali lagi pulang dengan tangan kosong.

"Bagi kepulauan kami, ini berarti bahwa tanpa kerja sama global dan tindakan negara, jutaan ton sampah plastik akan terus terbuang ke lautan kami, yang akan memengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, penghidupan, dan budaya kami," kata negara kepulauan Polinesia tersebut.

Perjuangan Melawan Polusi Tak Bisa Berakhir di Sini

Koalisi Ambisi Tinggi, yang mencakup Uni Eropa, Inggris dan Kanada, serta banyak negara Afrika dan Amerika Latin, ingin melihat bahasa tentang pengurangan produksi plastik dan penghapusan bahan kimia beracun yang digunakan dalam plastik.

Sekelompok negara yang sebagian besar merupakan penghasil minyak yang menamakan diri mereka Kelompok Sepemikiran -- termasuk Arab Saudi, Kuwait, Russia, Iran, dan Malaysia -- menginginkan perjanjian tersebut memiliki kewenangan yang jauh lebih sempit.

"Pandangan kami tidak tercermin... tanpa ruang lingkup yang disepakati, proses ini tidak dapat tetap berada di jalur yang benar dan berisiko tergelincir ke lereng yang licin," kata Kuwait.

Bahrain mengatakan pihaknya menginginkan perjanjian yang "tidak menghukum negara berkembang karena mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri".

Menteri Transisi Ekologi Prancis Agnes Pannier-Runacher mengatakan: "Saya kecewa, dan saya marah." Ia mengatakan bahwa segelintir negara, "yang dipandu oleh kepentingan keuangan jangka pendek", telah menghalangi penerapan perjanjian ambisius tersebut.

"Negara-negara penghasil minyak dan sekutunya memilih untuk tidak peduli."