Ketua DEN Luhut Bakal Temui Mendag AS Bahas Tarif

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick pada September 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk melanjutkan negosiasi terkait tarif sektoral antara Indonesia dan AS.

“Saya sudah minta waktu, izin ke Presiden (Prabowo Subianto) untuk bertemu dengan Secretary (Howard) Lutnick karena dia teman baik juga,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (13/8).

Seperti dikutip dari Antara, dalam pertemuan tersebut, Luhut berencana menyampaikan data terkait sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi AS agar bisa dibebaskan dari tarif 19 persen yang saat ini berlaku. Pemerintah akan berupaya menekan tarif beberapa komoditas tersebut hingga 0 persen.

Sebab menurut Luhut, Indonesia saat ini sudah memiliki posisi tawar yang baik untuk melanjutkan pembicaraan dengan Washington DC. Dirinya menilai Indonesia sejauh ini berhasil melunakkan sikap Presiden Trump dan timnya sehingga mendapat tarif resiprokal yang cukup rendah di kawasan Asean.

“Dengan (tarif resiprokal) 19 persen, selisih 1 persen dengan Vietnam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan proses negosiasi dengan AS tetap berjalan, meski tarif impor sebesar 19 persen telah diberlakukan per 7 Agustus 2025.

Ia menyebutkan penurunan tarif resiprokal masih bisa terjadi, mengingat sebelumnya juga terjadi perubahan dari 32 persen menjadi 19 persen.

Lebih lanjut, Mendag menyampaikan bahwa Indonesia masih diberi kesempatan untuk berunding oleh Presiden Trump. Menurut dia, hal ini akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meminta tarif impor 0 persen bagi komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di AS.

Namun demikian, Budi enggan untuk menyebut komoditas apa saja yang masih diusahakan untuk mendapat tarif 0 persen.

"Dulu 32 persen, setelah 32 persen kan ditunda 3 bulan ya kan. Nah, 3 bulan kan berlaku 10 persen kan, artinya di 3 bulan itu kan ada proses negosiasi terus, akhirnya dapat 19 persen kan. Nah ini dapat 19 persen tapi kan masih ada berunding yang lain lagi yang kita usahakan untuk 0 persen itu sampai 1 September," katanya.

Layanan Publik

Pada kesempatan itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

“Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujarnya

Ia menjelaskan, deregulasi berbasis AI itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).