Sistem Transportasi Jakarta Bisa Menjadi Percontohan

JAKARTA – Sistem transportasi terpadu yang dikembangkan Jakarta bisa menjadi model atau percontohan bagi daerah lain. Pemda-pemda lain dapat belajar dari model transportasi Jakarta. Pembenahan transportasi umum Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain. Salah satunya kebijakan transportasi umum berkesinambungan.

“Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, di Jakarta, Senin (11/8).

Transportasi Jakarta terintegrasi layanan mikrotrans, bus, kereta, serta kolaborasi lintas daerah. Menurutnya, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar yang manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan pondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

“Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” jelas Djoko. Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang. Kemudian peremajaan armada dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi. Ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Dalam era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yang mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder. “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Dia membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

Di era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun. Jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung. Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km. Jalur sepeda dibuat, tapi sekarang mubazir karena tidak terpakai. Pesepeda tak mau lewat jalur sepeda, mereka berseda di luar jalur.

Ada juga layanan terpadu Jaklingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL dalam satu kartu. Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

Selanjutnya, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu Jaklingko. Ini memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda. Ada juga kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder. Pramono menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025). Kemudian, waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit.