Masalah Krusial Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara dalam UU Tipikor

📅 Jumat, 08 Agu 2025, 01:00 WIB | Oleh: Tim Penulis

Merujuk pada obsesi tujuan undang-undang tindak pidana korupsi dengan alasan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes); sedangkan di dalam UU Nomor Nomor 31 Tahun 1999, telah digunakan pendekatan non-pidana yaitu melalui gugatan perdata (non-criminal based conviction) yang tersirat dalam Pasal 31 Ayat (1) UU aquo yang menyatakan: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan ketentuan aquo disimpulkan bahwa tuntutan pidana bukan satu-satunya cara melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dalam praktik penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi selalu mengutamakan tuntutan pidana, sedangkan dalam UU Tipikor terbuka kemungkinan dilakukan gugatan perdata; yang sangat jarang dilakukan kejaksaan sampai saat ini.

←

1 2

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Berita Foto

Foto Lainnya +

Indeks Berita +

Ekonom Optimistis Sektor Infrastruktur Telko Tetap Bersinar dalam Lima Tahun Mendatang
Preview komentar:

Baca komentar selengkapnya →
Tantangan Sekolah Swasta: Persaingan Semakin Berat
Preview komentar:

Lanjudkan tetap setia hadir untuk melayani

Baca komentar selengkapnya →
Begini Kronologi Lengkap Bentrokan Warga di Jalan Tambak Jakarta Pusat yang Menewaskan Satu Orang
Preview komentar:

2 kelompok warga, itu warga mana dg warga ...

Baca komentar selengkapnya →