Pertumbuhan 5,12% Picu Pertanyaan Publik, BPS Diusulkan Agar Diaudit Independen

JAKARTA - Rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 yang diharapkan membangun optimisme publik, justru sebaliknya justru memicu tanda tanya besar di masyarakat. 

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut bertolak belakang dengan hampir seluruh proyeksi lembaga kredibel baik nasional maupun internasional.

“Angka ini berdiri sendiri, menantang konsensus suram dari IMF, Bank Dunia, Bank Indonesia, hingga lembaga-lembaga riset nasional seperti INDEF dan LPEM UI,” kata chmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8).

Ia mencatat bahwa IMF dalam World Economic Outlook edisi Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8 persen, sementara Bank Dunia bahkan lebih rendah di 4,7 persen.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia memberikan proyeksi pada kisaran 4,7–5,1 persen, dan angka BPS justru melampaui batas atas skenario tersebut. Bahkan, prediksi resmi pemerintah lewat asumsi APBN pun hanya berada di kisaran 5,0 persen.

“Ketika semua pihak melihat sinyal pelemahan ekonomi, BPS justru menyajikan angka yang terlalu optimis. Ini bukan sekadar selisih statistik, melainkan anomali yang mengusik fondasi kepercayaan publik terhadap data,” tegasnya.

Achmad menggunakan analogi “papan dasbor ekonomi” untuk menjelaskan kondisi itu. Menurutnya, masyarakat, pengusaha, dan ekonom selama ini merasakan pelambatan ekonomi secara nyata, muulai dari lesunya daya beli, mandeknya investasi, hingga ekspor yang melemah. Namun, “sang pengemudi” justru mengklaim kecepatan meningkat drastis berdasarkan data yang tak sesuai dengan realita di lapangan.

Lebih lanjut, ia menyebut dua kemungkinan penyebab utama di balik ketidaksesuaian tersebut, pertama, adanya kelemahan metodologis akibat sistem pengukuran yang usang dan tidak lagi mencerminkan transformasi ekonomi digital. Kedua, kemungkinan terjadinya intervensi politik yang mengarah pada manipulasi data demi menjaga citra pemerintah.

“Apakah metodologi BPS masih relevan untuk menangkap dinamika e-commerce, gig economy, atau sektor informal? Atau justru terjadi tekanan halus dari penguasa terhadap BPS untuk menyajikan data yang ‘menggembirakan’?” katanya.

Sebagai solusi, Achmad menyerukan dilakukannya Audit Metodologi Komprehensif dan Independen terhadap BPS. Audit itu harus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari akademisi, ekonom independen, ahli statistik, serta mitra pembangunan internasional seperti Divisi Statistik PBB.

Audit ditujukan untuk menguji validitas seluruh proses pengolahan data BPS, dari survei hingga agregasi PDB.

“Ini bukan untuk menghukum BPS, tapi untuk menyelamatkan kredibilitasnya. Hanya dengan keterbukaan total dan evaluasi independen, kita bisa tahu apakah ‘speedometer’ ekonomi kita hanya rusak atau sengaja dirusak,” pungkasnya.

Achmad menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa angka 5,12 persen ini bisa menjadi momentum introspeksi nasional.

“Kita harus berani memeriksa ulang fondasi data yang selama ini menjadi dasar kebijakan publik. Tanpa kepercayaan pada data, kita akan kehilangan arah dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia,” tutupnya.