Pelarangan Bendera One Piece: Negara Makin Paranoid, Demokrasi Makin Sempit

Wawan Kurniawan, Universitas Indonesia dan Muhammad Reza Firmansyah, Universitas Atma Jaya Makassar

Belakangan ini netizen Indonesia ramai mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80, sebagai bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan kondisi bangsa yang dianggap merosot.

Bendera One Piece adalah kain hitam bergambar tengkorak yang dikenal sebagai jolly roger—simbol ikonik dalam One Piece, seri manga yang ditulis oleh Eiichiro Oda. Manga ini menceritakan serangkaian petualangan Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial tersebut, yang bercita-cita menjadi raja bajak laut.

Lucunya, pemerintah bereaksi dengan mengecam dan melarang warga mengibarkan bendera One Piece ini.

Pemerintah mengklaim aksi tersebut sebagai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan upaya pemecah belah bangsa.

Jika melihat reaksi ketakutan berlebihan ini, sepertinya pemerintah sedang mengalami paranoid politik. Negara tampak sedang cemas, sehingga merasa perlu menegaskan kuasanya. Bahkan terhadap hal yang, secara objektif, tak membahayakan siapa pun.

Jelly Roger dan ketakutan politik

Istilah paranoid politik pertama kali dikenalkan oleh sejarawan Amerika Serikat, Richard Hofstadter, dalam esainya “The Paranoid Style in American Politics”.

Dalam politik, paranoid muncul ketika penguasa memandang dunia penuh ancaman tersembunyi. Segala hal dicurigai sebagai bagian dari konspirasi, dan karena itu perlu tindakan agresif untuk membatasi kebebasan demi “melindungi kekuasaan”.

Lebih dari rasa curiga terhadap lawan politik, cara berpikir ini menganggap kekuasaan selalu terancam, bahkan dari hal-hal sepele. Musuh dianggap tidak hanya ada di luar, tetapi juga mengintai dari dalam.

Dalam kasus bendera One Piece, negara melihatnya bukan sebagai ungkapan ekspresi protes semata, tetapi sebagai sinyal ancaman dan gangguan.  Sikap ini muncul karena paranoid politik tak mampu menilai situasi secara jernih.

Dengan pola pikir semacam ini, pemerintah meyakini bahwa stabilitas hanya bisa dijaga dengan cara mengawasi dan menertibkan segala bentuk ketidakpastian—termasuk simbol-simbol budaya populer.

Reaksi terhadap bendera One Piece bukan semata tentang simbol, melainkan refleksi dari mekanisme pertahanan kekuasaan yang sedang cemas. Jadi, apapun yang tidak berasal dari narasi resmi pemerintah, akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan.