Pelarangan Bendera One Piece: Negara Makin Paranoid, Demokrasi Makin Sempit

Kedua,* pelarangan bendera One Piece membuat negara kehilangan fokus. Alih-alih menuntaskan masalah serius seperti kemiskinan, korupsi, atau ketimpangan sosial, negara malah sibuk mengawasi simbol fiksi.

Ketika aparat bergerak cepat menurunkan bendera fiktif, tetapi lambat merespons kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, maka  kepercayaan publik bisa runtuh.

Negara yang sibuk mengurusi simbol berisiko melupakan tujuan utamanya: menyejahterakan rakyat. Akibatnya, jarak antara penguasa dan warga makin melebar.

Ketiga, demokrasi berubah menjadi sekadar pertunjukan kepatuhan simbolik, bukan arena pertarungan ide. Warga dituntut menunjukkan kesetiaan melalui bahasa, lambang, dan ekspresi yang telah disetujui negara.

Perbedaan pandangan, humor politik, atau bentuk kritik alternatif dianggap tidak sopan, tidak nasionalis, atau bahkan subversif. Demokrasi pun  kehilangan maknanya. Ia bukan lagi tempat untuk bertukar gagasan secara terbuka, tetapi arena penyesuaian diri terhadap satu narasi dominan.

Dalam atmosfer seperti ini, keberanian berpikir berbeda menjadi sesuatu yang berisiko, dan masyarakat kehilangan daya kritisnya sebagai pengontrol kekuasaan.

Negara tak percaya rakyatnya?

Negara yang percaya diri tidak akan takut terhadap bendera bajak laut anime. Sebaliknya, negara yang paranoid akan menganggap semua bentuk ekspresi sebagai konspirasi tersembunyi.

Masyarakat sipil, akademisi, media, dan publik luas perlu menolak logika paranoid yang mempersempit makna ekspresi ini.

Simbol-simbol budaya populer bukan musuh demokrasi. Justru di dalamnya terkandung potensi untuk memperluas imajinasi kebangsaan, merayakan perbedaan, dan memperkaya makna kemerdekaan.

Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan paradoks yang menyedihkan. Di satu sisi pemerintah bicara soal kebebasan, tapi di sisi lain membatasi ekspresi masyarakat.

Dalam peringatan kemerdekaan, negara seharusnya membuka ruang bagi imajinasi dan keberagaman suara, bukannya merampas kemerdekaan rakyat atas nama stabilitas kekuasaan yang rapuh karena rasa takut berlebihan.

Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia dan Muhammad Reza Firmansyah, Dosen Psikologi, Universitas Atma Jaya Makassar

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.