Langkah Nyata Papua Barat Daya: Identifikasi Masalah Tiga Kabupaten Demi MBG

Doc: Antara Foto

Ket. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi tiga kabupaten di provinsi ke-38 itu untuk mencarikan solusi konkret dalam rangka mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, di Sorong, Selasa, mengatakan bahwa setelah melakukan identifikasi memang ada sejumlah kabupaten yang belum menjalankan Program MBG karena berkaitan dengan beberapa kendala utama.

"Di Papua Barat Daya itu ada tiga kabupaten yang belum menjalankan Program MBG, yakni Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan," ujarnya.

Persoalan utama, kata dia, berkaitan dengan belum adanya lahan pembangunan dapur sehat di tiga wilayah itu, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan implementasi program strategis tersebut.

“Memang Kabupaten Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan ini belum jalan sama sekali,” kata Ahmad.

Berkaitan dengan kendala itu, pihaknya melaksanakan rapat pembentukan satuan tugas sekaligus melakukan pemetaan terhadap kendala itu dengan solusi konkret.

“Ini yang nanti akan menjadi fokus pembahasan satgas. Oleh karena itu, kami menggelar rapat perdana untuk memetakan dan memitigasi kendala-kendala tersebut,” ujarnya.

Ahmad menyampaikan bahwa Papua Barat Daya menjadi provinsi pertama yang membentuk Tim Satgas MBG pascainstruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini, kata dia, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak dan pelajar.

Dia pun segera melakukan koordinasi dengan tiga kabupaten terkait untuk bersama mendorong upaya penyediaan lahan pembangunan dapur MBG.

“Kalau lahannya sudah disiapkan, kita tinggal melengkapi dokumen pendukungnya seperti surat persetujuan dari kepala daerah masing-masing serta dokumen teknis lainnya,” kata dia.

Ahmad mengungkapkan dana pembangunan dapur MBG sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, karena belum ada kesiapan dari daerah, pencairan dana tersebut masih tertunda.

“Kalau kita bergerak lebih cepat, Papua Barat Daya bisa menjadi daerah pertama yang memulai pembangunan dapur MBG. Akses anggaran pun bisa segera dibuka,” ujarnya.

Dia juga melakukan pembagian tugas dan penunjukan penanggung jawab di masing-masing kabupaten/kota. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap daerah memiliki fokus penyelesaian masalah yang spesifik dan cepat tanggap.

“Tujuannya, dapur MBG bisa berdiri dan program ini segera berjalan,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam upaya memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia serta mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan.