Enam Kabupaten dan Pemprov Papua Barat Terima Dana Otsus Tahap I 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana otonomi khusus (otsus) tahap I tahun 2025 di Provinsi Papua Barat mencapai Rp428,64 miliar

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Selasa mengatakan, dana tersebut disalurkan untuk pemerintah provinsi setempat dan enam pemerintah kabupaten.

"Realisasi penyaluran dana otsus tahap I sekitar 27,44 persen dari total pagu Rp1,56 triliun," kata dia.

Dia merinci penyaluran untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp206,10 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni Rp46,96 miliar, dan Pemkab Fakfak Rp40,14 miliar.

Kemudian, Pemkab Teluk Wondama Rp42,32 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp40,87 miliar, Pemkab Manokwari Selatan Rp31,13 miliar, dan Pemkab Kaimana Rp21,13 miliar.

"Sisa Pemkab Manokwari. Kabar terbaru, dokumen dana tambahan infrastruktur dan block grant sudah sesuai persyaratan. Kalau spesific grant sedang direview pemprov," ujarnya.

Pihaknya bersama Pemprov Papua Barat terus melakukan pendampingan secara intensif kepada Pemkab Manokwari, agar seluruh proses administrasi syarat salur dana otsus segera rampung.

Pendampingan itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga proses penyaluran lebih efektif.

"Kami optimistis 30 persen atau setara Rp39,98 miliar dana otsus tahap I untuk Manokwari bisa tersalur dalam waktu dekat," tutur Kobir.

Menurut dia, tata kelola dana otsus tahun 2025 belum optimal, sebab proses penyaluran melampaui batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024.

Batas waktu penyaluran dana otsus tahap I paling lambat April, namun terkendala dengan keterlambatan penyusunan dan penyampaian RAP dari masing-masing pemerintah daerah.

"Akibatnya, hingga awal Agustus 2025, belum ada program yang dibiayai dari dana otsus terlaksana dengan maksimal," katanya.

DJPb, kata dia, aktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk memantau tata kelola dana otsus setelah dilakukan penyaluran.

Koordinasi dimaksud bertujuan untuk mengawal pemenuhan dokumen syarat penyaluran, sekaligus mengevaluasi rencana anggaran program (RAP) yang bersumber dari dana otsus.