Pemprov NTB dorong pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat

Mataram -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung operasional Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan di wilayah itu.

Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih di Kantor Gubernur NTB di Mataram Sabtu mengatakan, program SR yang dicetuskan pemerintah pusat juga merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan mempersiapkan generasi emas 2045.

"Program ini sejalan dengan prioritas gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2025-2030, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi pariwisata yang mendunia. Fokus utama adalah bagaimana NTB keluar dari jerat kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada tahun 2029," tegas Nunung.

Berdasarkan data tahun 2023, NTB masih menempati urutan ke-8 provinsi termiskin di Indonesia. Namun, pada 2024, posisinya membaik ke urutan ke-12.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor: 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu implementasi konkret dari Inpres ini di NTB adalah program SR.

"SR ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, memuliakan keluarga miskin, dan menyiapkan generasi emas 2045. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama untuk diberikan akses pendidikan dan kesehatan secara merata," terangnya.

Program ini didukung oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor: 4 Tahun 2025.

"Yang diprioritaskan adalah anak-anak yang masuk dalam desil satu dan dua -kategori masyarakat termiskin-. Namun tidak menutup kemungkinan, anak dari keluarga di luar desil tersebut juga dapat menerima manfaat program jika memenuhi kriteria," kata Nunung.

Melalui SR, Pemprov NTB menunjukkan kesiapan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan transformatif.

Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram Lalu Sirajul Hadi mengatakan, kemiskinan ekstrem tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan hasil dari banyak variabel yang saling terkait.

"Kemiskinan ekstrem bukanlah kondisi yang muncul secara tunggal. Ada banyak faktor penyebab, misalnya, basis ekonomi keluarga. Ada juga rendahnya tingkat pendidikan, yang membuat seseorang kesulitan meningkatkan taraf hidupnya," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, dan ditindaklanjuti Pemprov NTB melalui gubernur dan wakil gubernur, merupakan bentuk nyata dari jihad sosial sebuah komitmen negara benar-benar hadir dan terlibat langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Akademisi Universitas Mataram Bajang Asrin menekankan, dalam sudut pandang manapun, pendidikan adalah faktor yang sangat penting dan mendasar bagi kemajuan bangsa.

"Siapa pun akan sepakat bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama ketika sudah ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Inpres terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini adalah modal sosial yang sangat besar," ujarnya.