BPOM Selidiki Penyebab Keracunan MBG di Kupang, Upayakan Mitigasi

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyelidiki peristiawa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta mengupayakan tindak lanjut berupa langkah mitigasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat (25/7), mengatakan laboratorium BPOM di Kupang melakukan penyelidikan tersebut. Pada kasus di kupang, katanya, sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 10 sekolah.

"Sebanyak 10 sekolah itulah yang kita selidiki, dan sekarang laboratorium kami lagi bekerja untuk memastikan apa penyebabnya, dan nanti kalau ada hasilnya kami akan sampaikan," kata Taruna.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan program yang perlu dikawal habis-habisan, dan kejadian luar biasa (KLB) tersebut perlu dicari penyebabnya agar dapat dicegah di kemudian hari.

"Saya kira ada beberapa faktor yang kita bisa lihat. Tapi kita akan umumkan kemudian, bukan saatnya sekarang," kata Taruna.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memastikan penanganan medis optimal bagi 140-an siswa SMPN 8 Kupang yang mengalami gangguan kesehatan karena diduga keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang paling utama sekarang adalah keselamatan anak-anak kita. Jangan dulu sibuk mencari siapa salah, siapa benar, sementara anak-anak sedang butuh pertolongan medis. Mereka butuh infus, butuh stabilisasi. Itu yang paling penting saat ini,” kata Wali Kota Kupang Christian Widodo di Kupang, Rabu (23/7).

Anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan tersebut dirawat di tiga rumah sakit terdekat, antara lain RSUD SK Lerik, RSU Mamami, dan RS Siloam. Adapun gangguan kesehatan berupa diare dan muntah-muntah.

Wali Kota Kupang melakukan peninjauan secara langsung terhadap para siswa di sejumlah rumah sakit tersebut.

Meski situasi terpantau mulai membaik, kata dia, proses penanganan medis dan pemulihan harus berjalan optimal terlebih dahulu, baru dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Terkait sumber makanan, ia mengakui belum menerima laporan resmi. Namun, ia memastikan akan segera meminta data lengkap dan bila perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan evaluasi.