Guru Swasta Prioritas Jateng Tagih Kepastian Penempatan, DPRD Janji Kawal hingga Diangkat

SEMARANG – Ratusan guru swasta yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Jawa Tengah mendatangi DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyuarakan keresahan mereka yang belum juga memperoleh kejelasan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun telah dinyatakan lulus seleksi sejak tahun 2021.

Audiensi yang berlangsung di ruang Fraksi PKB DPRD Jateng itu, menjadi wadah bagi para guru untuk menyampaikan nasib 1.411 guru swasta prioritaskini dikenal sebagai R1D yang hingga kini belum diangkat dan belum mendapatkan formasi penempatan oleh pemerintah daerah.

“Kami sudah mengadu ke mana-mana. Sudah ke Dinas, sudah ke BKN, bahkan sempat ada pertemuan daring dengan BKN Pusat. Tapi semua bola dikembalikan ke Pemda,” ujar salah satu perwakilan guru, Rina Dewi Astuti saat berdialog dengan Komisi E DPRD Jateng, kemarin.

Meski telah menyelesaikan seluruh proses seleksi PPPK dan dinyatakan lulus tiga tahun lalu, para guru R1D ini belum diangkat lantaran formasi penempatan dari pemerintah daerah tak kunjung diberikan.

Kementerian PANRB, dalam pernyataan terakhir, menegaskan bahwa pengusulan formasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Padahal, merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 348 Tahun 2022, peserta seleksi yang lulus seharusnya dapat dipertimbangkan untuk penempatan, bahkan dalam skema paruh waktu jika memungkinkan.

Namun kenyataannya, nasib mereka masih menggantung. Sebagian bahkan kehilangan pekerjaan di sekolah asal akibat dianggap telah keluar karena mengikuti seleksi PPPK.

“Ada yang sekarang bekerja serabutan, jadi tukang parkir, jualan makanan, karena tidak bisa kembali ke sekolah. Kami hanya ingin kejelasan,” kata Rina.

Menanggapi keluhan para guru, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, memastikan bahwa pihak legislatif akan mengawal proses penganggaran agar formasi PPPK bagi guru R1D bisa segera dibuka oleh Pemprov Jateng.

“Kami akan dorong agar masuk penganggaran. Kalau kita lihat kondisi saat ini, sebenarnya sekolah-sekolah juga masih kekurangan guru, terutama di SMA/SMK/SLB. Jadi tidak ada alasan menunda,” jelasnya.

Zainuddin juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal ketersediaan dana, melainkan soal kemauan politik dan eksekusi kebijakan.

“APBD kita aman, dan ini menyangkut masa depan pendidikan. Target kami, tahun depan formasi bisa mulai dibuka, proses penganggaran tahun ini, dan seluruh guru R1D bisa diangkat maksimal 2027,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, para guru berharap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut turun tangan dalam menyelesaikan kebuntuan ini. Mereka menilai, tanpa dorongan dari kepala daerah, proses pengajuan formasi tidak akan bergerak.

“Kami yakin Pak Gubernur peduli. Kami hanya ingin ada keberpihakan, karena perjuangan kami ini sudah lebih dari tiga tahun,” ujar salah satu guru.