Pakar UGM: Ambalat Butuh Kejelasan Batas Demi Pengelolaan Optimal

Yogyakarta - Pakar Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM) I Made Andi Arsana menilai kesepakatan pengelolaan bersama wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia perlu disertai kepastian batas wilayah yang sah.

"Tetap harus ada kesepakatan batas wilayah nantinya, apakah dibagi dua atau Indonesia mendesak Malaysia untuk memiliki wilayah tersebut. Jangan sampai kesepakatan saat ini kemudian dianggap menjadi final," ujar Andi dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (10/7).

Ia menyebut kerja sama tersebut bersifat sementara karena kedua negara masih mengklaim wilayah yang sama.

Kerja sama itu, menurut dia, perlu mendapat pengawasan secara seksama oleh semua pemangku kepentingan mengingat kawasan Ambalat menyimpan kekayaan minyak, gas, bahkan biota laut yang melimpah.

Di sisi lain, kata dia, sejumlah kasus penangkapan destruktif juga kerap kali terjadi di area tersebut.

"Sengketa Ambalat ini tentunya menjadi hambatan bagi Indonesia untuk memberlakukan kebijakan demi melindungi ekosistem laut," ujarnya.

Andi berpendapat meskipun sudah ada kesepakatan pengelolaan bersama, langkah itu harus diikuti dengan pembahasan teknis yang jelas mencakup ruang pengelolaan, pembagian hasil, dan jangka waktu kerja sama.

"Kita harapkan kesepakatan tersebut dapat menjadi jembatan pada keputusan akhir garis batas wilayah laut Indonesia dan Malaysia di Selat Makassar," ucapnya.

Dia menyebutkan batas laut Sabah, Malaysia dan Kalimantan, Indonesia yang berbatasan dengan Pulau Sulawesi belum disepakati sejak lama.

Tahun 1966-1970, kata Andi, Indonesia telah melakukan pengelolaan minyak di wilayah tersebut tanpa adanya kesepakatan dengan Malaysia.

Dasar garis perbatasan tersebut, menurut dia, dilakukan Indonesia dengan menarik garis batas pulau terluar sebagai acuan batas wilayah.

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa seluruh wilayah laut selatan merupakan milik Indonesia, dan wilayah utara adalah Malaysia.

Namun pada tahun 1979, Malaysia melakukan klaim sebagian wilayah laut selatan, termasuk yang sudah dikelola oleh Indonesia.

"Sebetulnya, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama melakukan klaim sepihak. Sampai saat itu juga belum ada kesepakatan," ujarnya.