Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kuasai Kembali Dua Juta Hektare Lahan per Juni 2025, Tersebar di 9 Provinsi

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga Juni 2025 berhasil menguasai kembali 2 juta hektare lebih lahan hutan, dari target 3 juta hektare lahan.

Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7), menerangkan bahwa penguasaan kembali itu dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama yang dilaksanakan pada periode Februari–Maret 2025, Satgas PKH menguasai lahan seluas 1.019.000 hektare yang tersebar di sembilan provinsi, 64 kabupaten, dan 369 perusahaan.

Lalu, tahap kedua yang dilaksanakan pada periode April–Juni 2025, Satgas PKH menguasai 1.072.782,2 hektare lahan yang tersebar di 12 provinsi, 108 kabupaten, dan 315 perusahaan.

Dengan demikian, total kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai hingga Juni 2025 adalah seluas 2 juta hektare lebih.

“Total luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” kata Febrie.

Sebagian lahan yang telah dikuasai kembali tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola.

Keberhasilan ini, kata dia, tak luput dari kerja keras para personel yang bertugas di lapangan hingga larut malam.

“Ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya karena mereka bekerja keras, tidak kenal lelah, dan tidak kenal waktu karena saya baca laporannya,” ucapnya.

Febrie juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara Satgas PKH dengan kementerian/lembaga serta pihak-pihak yang terlibat.

Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.